Bupati Berjiwa Tinta

Sama-sama Memegang Pena, Bedanya Beliau Kini Memegang Stempel

Oleh: Hendrianto

Banyak jurnalis yang kemudian banting setir menjadi politisi atau pejabat. Itu hal yang biasa. Tidak ada yang aneh.

Namun, ada sosok yang menarik perhatian karena ketika memasuki dunia pemerintahan, ia tetap membawa karakter dan naluri jurnalistiknya.

Namanya Dr. Afni Zulkifli, Bupati Siak. Ia tercatat sebagai perempuan pertama yang memimpin Kabupaten Siak, Negeri Istana.

Saya tidak mengenal beliau secara pribadi dan belum pernah bertemu langsung. Namun, sebagai sesama jurnalis, ada rasa bangga sekaligus hormat melihat perjalanan yang telah dilaluinya.

Kita sama-sama memahami bagaimana rasanya menjadi jurnalis.

Pena memang tajam, tetapi profesi ini juga penuh tantangan. Ada berita yang harus dikejar, deadline yang menunggu, hingga risiko berhadapan dengan pihak-pihak yang tidak senang ketika diberitakan.

Afni pernah melewati fase tersebut. Dari wartawan, redaktur, hingga pimpinan redaksi, dunia pers telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya.

Latar belakang tersebut membuatnya tidak asing dengan persoalan masyarakat. Ia memahami bagaimana suara masyarakat kecil terkadang sulit terdengar dan bagaimana persoalan di lapangan bisa berubah menjadi sekadar angka dalam laporan.

Perjalanan Afni kemudian berlanjut ke lingkar pemerintahan. Ia pernah menjadi tenaga ahli menteri hingga akhirnya dipercaya menduduki kursi Bupati Siak.

Jalannya tentu bukan karpet merah.

Yang menarik, setelah berada di pemerintahan, naluri jurnalistik itu dinilai belum hilang. Sikap kritis, keberanian mempertanyakan kebijakan, serta dorongan terhadap transparansi masih terlihat dalam langkahnya sebagai kepala daerah.

Salah satunya terlihat ketika persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Siak menjadi perhatian.

Ketika muncul persoalan terkait perhitungan dan potensi pemangkasan DBH, Afni tidak memilih untuk diam. Ia mendatangi pemerintah pusat dan memperjuangkan agar data lifting migas dibuka secara transparan.

Bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Siak, persoalan DBH bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di balik angka tersebut terdapat kepentingan pembangunan dan hak masyarakat daerah.

Karena itu, yang diperjuangkan bukan sekadar tambahan anggaran, melainkan kejelasan data, transparansi perhitungan, dan keadilan bagi daerah penghasil.

Di titik inilah naluri jurnalistik seorang mantan wartawan kembali terlihat.

Mengejar data. Mempertanyakan angka. Meminta transparansi.

Bedanya, jika dulu semua itu dilakukan dengan pena dan pemberitaan, kini perjuangan tersebut dilakukan dari dalam pemerintahan dengan kewenangan yang dimiliki.

Tentu, menjadi pejabat tidak sama dengan menjadi jurnalis. Ada tanggung jawab, aturan, serta batas kewenangan yang harus dijalankan.

Namun, pengalaman sebagai jurnalis bisa menjadi modal penting untuk tetap menjaga keberanian dalam melihat persoalan dan mendengar suara masyarakat.

Bagi saya, inilah makna dari "bupati berjiwa tinta".

Pena di tangan mungkin telah berganti menjadi stempel dinas. Ruang redaksi mungkin telah berganti menjadi ruang kerja pemerintahan.

Tetapi semangat untuk mencari fakta, mendengar suara masyarakat, mempertanyakan ketidakadilan, dan memperjuangkan kepentingan publik seharusnya tidak pernah hilang.

Teruslah berjuang, Bu Bupati.

Perjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat Siak dengan data, argumentasi, dan kewenangan yang dimiliki.

Dan yang paling penting, jangan pernah kehilangan insting seorang wartawan.

Sebab, menjadi kepala daerah bukan berarti berhenti mendengarkan suara rakyat.

Justru ketika memegang kewenangan, suara masyarakat harus semakin dekat didengar.

Kami yang masih berada di lapangan hanya bisa mengangkat topi sembari berkata:

Itu kawan seprofesi kita.