BUALBUAL.com - Tarif penyeberangan sebesar Rp10.000 sekali melintas di jalur alternatif Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, menuai keluhan masyarakat. Warga menilai biaya tersebut memberatkan, terutama bagi pelajar, pekerja, dan petani yang harus menyeberang berulang kali setiap hari.

Keluhan ini muncul di tengah pembangunan Jembatan Sungai Junjangan pada ruas Sungai Raya–Sungai Junjangan. Pembongkaran jembatan lama demi kelancaran konstruksi membuat masyarakat bergantung pada transportasi air berupa pompong atau pocai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Proyek Jembatan Rp11,4 Miliar

Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pembangunan jembatan tersebut menelan anggaran sebesar Rp11.491.694.967 yang bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026.

Proyek ini dikerjakan oleh CV Extrakarya Ubersukses sebagai kontraktor pelaksana, dengan PT Raissa Gemilang sebagai konsultan pengawas. Masa pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak kontrak ditandatangani pada 31 Juli 2026.

Kompensasi Kontraktor Diduga Ditolak

Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, pihak kontraktor disebut telah berupaya memberikan dana kompensasi sebesar Rp2 juta per bulan untuk membantu biaya operasional penyeberangan masyarakat selama pembangunan berlangsung.

Namun, Kepala Desa setempat, Hariadi, diduga menolak menerima dana kompensasi tersebut. Informasi yang beredar menyebutkan pihak desa memilih mengoperasikan layanan penyeberangan pocai secara mandiri dengan menetapkan tarif Rp10.000 sekali melintas.

Dugaan penolakan kompensasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.

Warga Merasa Terbebani

Tarif penyeberangan Rp10.000 sekali melintas dinilai cukup memberatkan masyarakat. Terlebih, warga yang harus bolak-balik beberapa kali dalam sehari berpotensi mengeluarkan biaya puluhan ribu rupiah hanya untuk menyeberangi sungai.

“Jika dalam sehari harus bolak-balik dua sampai tiga kali, warga sudah harus mengeluarkan Rp40.000 hingga Rp60.000 hanya untuk menyeberang. Ini sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi saat ini,” keluh salah seorang warga.

Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada pengeluaran pelajar, pekerja, dan petani yang setiap hari membutuhkan akses penyeberangan untuk menjalankan aktivitas pendidikan maupun ekonomi.

Warga Minta Pemerintah Turun Tangan

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUTRPKP), serta pihak kecamatan segera turun tangan memediasi persoalan tersebut.

Warga meminta adanya solusi penyeberangan yang aman, layak, dan terjangkau hingga pembangunan jembatan selesai. Mereka juga berharap persoalan kompensasi dapat diselesaikan secara transparan demi kepentingan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi Kepala Desa Hariadi dan pihak kontraktor pelaksana untuk memperoleh konfirmasi serta klarifikasi resmi mengenai dugaan penolakan kompensasi dan penetapan tarif penyeberangan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan pemberitaan.

(Sumber: KuantanXpress.id)