BUALBUAL.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan surat resmi terkait mekanisme pengalihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu segera diterbitkan pemerintah pusat.

Surat tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan kebijakan peningkatan status kepegawaian sekaligus mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dan kesimpangsiuran informasi.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh meminta seluruh Pemda menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat. Menurutnya, seluruh ketentuan mengenai mekanisme pengalihan status PPPK paruh waktu akan dijelaskan secara rinci dalam surat tersebut.

Mulai dari skema peralihan, tata cara pelaksanaan, hingga jumlah pegawai yang berpeluang dialihkan menjadi PPPK penuh waktu akan diatur secara jelas.

"Caranya, skemanya, jumlahnya semua ada," kata Zudan.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati kebijakan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 6 November 2026.

Kesepakatan tersebut mencakup berbagai profesi, mulai dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, Satpol PP, hingga tenaga teknis dan pelayanan lainnya.

Pemerintah merencanakan proses pengangkatan secara bertahap mulai 1 Januari 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

Kebijakan ini menjadi harapan baru bagi ribuan PPPK paruh waktu yang selama ini menanti kepastian status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan. Namun, mekanisme, jumlah penerima, serta ketentuan pengalihan masih menunggu penjelasan resmi pemerintah pusat.