BUALBUAL.com - Tulisan ini ingin menyederhanakan satu gagasan yang belakangan muncul dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, yakni bagaimana jika seluruh ketentuan pidana pemilu dihapus?

Suatu hari, awak ngopi bersama sejumlah sahabat penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu. Di tengah obrolan, muncul pertanyaan sederhana: bagaimana kalau pidana pemilu dihapus saja dalam UU Pemilu yang sedang direvisi saat ini?

Tentu, gagasan ini punya alasan.

Pertama, ancaman pidana belum tentu membuat pelaku jera. Selama ini, sanksi pidana pemilu dinilai belum cukup menakutkan bagi pelaku. Ancaman hukumannya relatif ringan, baik penjara maupun denda. Contohnya ancaman pidana politik uang saat kampanye. Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu mengatur ancaman penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta bagi pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang terbukti melakukan politik uang.

Pertanyaannya, apakah hukuman dua tahun penjara dan denda Rp24 juta cukup membuat aktor politik takut? Bisa jadi tidak. Bagi mereka yang memiliki kepentingan besar untuk menang, hukuman tersebut mungkin bukan ancaman yang terlalu berat. Maklum, ongkos politik kadang jauh lebih mahal daripada ancaman dendanya. Ada yang rela mengeluarkan duit miliaran rupiah untuk menang, sementara ancaman dendanya hanya puluhan juta.

Dan kalau dihitung-hitung, angka denda pidana pemilu tadi masih "masuk kalkulator politik". Sehingga, para aktor politik pun anggap sepele terhadap ancaman pidana ini. Terlalu kecil bila dibandingkan dengan ongkos politik yang disiapkan.

Tentu ini bukan hitungan yang boleh dibenarkan, tetapi begitulah gambaran betapa kecilnya daya gertak sanksi pidana pemilu selama ini jika dibandingkan dengan besarnya kepentingan politik.

Lantas, sanksi apa yang lebih membuat mereka takut sehingga tak berani melakukan pelanggaran pemilu, termasuk mempraktekkan politik uang?

Jawabannya bisa jadi diskualifikasi atau pembatalan kemenangan.

Bayangkan, seorang calon yang sudah bekerja mati-matian untuk mendapatkan suara harus dibatalkan ke-peserta-annya, bahkan kemenangannya, hanya karena terbukti melakukan pelanggaran. Atau, pasangan calon kepala daerah yang sudah dinyatakan menang harus kehilangan kemenangannya akibat pelanggaran yang terbukti dilakukannya.

Sanksi seperti ini justru bisa lebih berat bagi aktor politik. Sebab, yang hilang bukan sekadar uang atau kebahagiaan menang, tetapi kesempatan untuk berkuasa.

Di sinilah pentingnya memperkuat sanksi administrasi dalam pemilu. Selain lebih langsung menyasar kepentingan peserta pemilu, penanganan pelanggaran administrasi juga relatif lebih cepat. Prosesnya bisa diselesaikan tanpa harus menunggu panjangnya proses peradilan pidana.

Alasan kedua, penegakan hukum pemilu perlu dibuat lebih sederhana.

Selama ini, penanganan dugaan tindak pidana pemilu melibatkan tiga lembaga melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yaitu Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Ketiganya harus berkoordinasi untuk menentukan apakah sebuah laporan atau temuan memenuhi unsur tindak pidana pemilu atau tidak.

Nah, yang 'nengkene rusake' itu adalah tidak selalu ada kesamaan pandangan di antara ketiga lembaga tersebut. Perbedaan penafsiran terhadap unsur pidana bisa membuat suatu perkara berhenti dan tidak berlanjut ke proses hukum berikutnya. Padahal ekspektasinya, ini barang sudah jelas masuk kategori pidana, tapi karena tiga lembaga tak satu pemahaman, akhirnya perkaranya pun masuk 'tong sampah'.

Belum lagi proses persidangan. Pemahaman hakim terhadap karakteristik tindak pidana pemilu tidak selalu sama. Sementara itu, perkara pemilu memiliki batas waktu penanganan yang relatif singkat dan karakter khusus.

Nah, jika rezim pidana khusus dalam UU Pemilu dihapus, penegakan hukum dapat lebih difokuskan pada pelanggaran administrasi saja. Bawaslu bisa diperkuat sebagai lembaga yang menangani dan memutus pelanggaran sesuai kewenangannya.

Terakhir, ada pertanyaan yang agak berat yang mesti dijawab, yakni apa sebenarnya tujuan penegakan hukum pemilu? Apakah sekadar menghukum pelaku atau memastikan proses dan hasil pemilu tetap jujur dan adil?

Bagi banyak kalangan, yang paling penting adalah bagaimana pelanggaran bisa dihentikan, diperbaiki, dan diberikan konsekuensi nyata sebelum semuanya terlambat. Dan sudah waktunya mengubah cara pandang: pemilu tidak harus selalu mengandalkan ancaman pidana. Yang lebih penting adalah membangun sistem penegakan hukum yang sederhana, cepat, tegas, dan efektif.

Oh iya, ketentuan tindak pidana pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur mulai Pasal 488 hingga Pasal 554. Sekali lagi, mungkinkah kelak pasal-pasal itu tidak lagi ada dalam UU Pemilu? Wallahualam.

Salam ultimum remedium!

Penulis : Alnofrizal, Ketua Bawaslu Riau