BUALBUAL.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memprioritaskan pelunasan utang atau tunda bayar kepada pihak ketiga dari tahun anggaran 2024 dan 2025 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di Pekanbaru, Jumat (13/11/2026). Langkah strategis ini diambil melalui penyisiran belanja daerah agar seluruh kewajiban finansial kepada kontraktor tuntas sebelum akhir tahun.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi menjelaskan, bahwa pembayaran tunda bayar tersebut menjadi fokus utama pemerintah karena menyangkut hak penyedia jasa yang telah menuntaskan pekerjaan. Ia menegaskan jumlah sisa kewajiban pemerintah daerah kini terus menyusut seiring proses pencairan yang berjalan bertahap.

"Yang pertama dan terbesar itu untuk membayar utang (tunda bayar) tahun 2024 dan 2025. Memang masih ada sedikit lagi. Tetapi, kami berupaya seluruh utang kepada pihak ketiga bisa diselesaikan tahun ini," ujar Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Percepatan penyelesaian tunggakan proyek tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi finansial para pelaksana pekerjaan. Sebagian besar kontraktor diketahui memanfaatkan fasilitas pinjaman perbankan sebagai modal kerja untuk menyelesaikan pembangunan di lapangan.

"Makanya, kami perlu memastikan kewajiban pembayaran dapat dituntaskan agar tidak semakin membebani pihak ketiga. Selain melunasi utang kepada pihak ketiga, kami juga mengarahkan belanja daerah untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) serta membiayai kebutuhan belanja pegawai," ungkap Syahrial Abdi.

Selain fokus pada penyelesaian kewajiban terhadap pihak ketiga, Pemprov Riau juga tetap berkomitmen menjaga kelancaran pembayaran hak aparatur sipil negara (ASN). Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk bulan sebelumnya telah direalisasikan penuh meski sempat mengalami keterlambatan pencairan sekitar satu bulan.

Pemerintah daerah memastikan alokasi anggaran kesejahteraan pegawai tersebut tetap terakomodasi dalam perencanaan anggaran berjalan. Namun, pencairan penuh hingga tutup tahun tetap disesuaikan dengan kondisi kas serta realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

"Kami masih mengalokasikan anggaran TPP ASN selama empat belas bulan dalam APBD Perubahan. Namun, realisasi pembayaran hingga akhir tahun tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah, terutama optimalisasi penerimaan pendapatan," ucap Syahrial Abdi.