Bualbual.com - Jakarta - Isu pergantian Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) santer diberitakan satu bulan belakangan. Sejumlah kabar menyebut Kepala BIN Sutiyoso atau biasa disapa bang Yos bakal diganti oleh Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana mengatakan, pergantian Kepala BIN sepenuhnya merupakan hak preogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari partai politik (Parpol). "Kepala BIN diangkat dan diberhentikan presiden. Kepala BIN tidak boleh didrop oleh partai politik. (Jika itu terjadi) tidak bagus untuk kepentingan bangsa negara," kata Tjipta di Jakarta, Kamis (1/9). Dia mengaku heran dengan isu pergantian Kepala BIN yang semakin panas. Dia menilai, isu ini sengaja dihembuskan oleh Parpol. Menurutnya, ada pihak tertentu yang sengaja melempar kabar pergantian Kepala BIN. "Kenapa yang lempar bola salah satu partai? Kenapa ini? Ada apa ini? Nah kita bingung, kenapa?" cetus dia. "Orang yang melempar isu ini tidak memberikan alasan? Kenapa? Kenapa mesti diganti? Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa Sutiyoso harus dicopot," timpal Tjipta. Tjipta menuturkan, ketimbang mempersoalkan kabar tersebut, ada baiknya semua pihak membahas perbaikan institusi BIN. Mengingat, pergantian Kepala BIN merupakan hak prerogatif dari seorang pemimpin negara. "Sebaiknya kita memberi keleluasaan kepada presiden, kita percayakan presiden. Sekali lagi kita hormati presiden," ucap dia. Senada dengan Tjipta, Direktur Lima, Ray Rangkuti menilai, isu pergantian Kepala BIN bernuansa politik. "Tidak terlihat keinginan (mengganti kepala BIN), presiden tidak punya masalah degan Pak Sutiyoso, tetapi ada semacam desakan," kata Ray. Ray sepakat, jika BIN tidak boleh dipolitisasi apa lagi diintervensi. "Jangan sampai BIN dipolitisasi, kecuali ada alasan objektif, tapi alasan objektif juga enggak ada alat ukurnya," tegas dia. Sementara itu, Pengamat Politik Boni Hargens juga memberikan penilaian yang sama. Menurutnya, tidak ada alasan yang objektif untuk mengganti Kepala BIN. Dengan tegas, Boni mengatakan, pergantian Kepala BIN hak dari pada presiden. "Saya tidak melihat ada alasan yang objektif. Ada catur politik yang unik, semacam ada pemaksaan," ujarnya. "Kita tidak boleh terjebak asumsi, semua balik ke hak prerogatif presiden, tidak boleh diganggu gugat oleh kekuatan manapun. Partai politik hari ini tidak boleh mengatur presiden. Mau diganti atau tidak itu hak prerogatif presiden," pungkas Boni.   Merdeka.com