Bualbual.com - Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan kepada DPR RI agar pembahasan anggaran mulai dilakukan secara rinci dan transparan, mulai dari tahap perencanaan hingga alokasinya Hal tersebut diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo saat rapat kerja KPK dengan Komisi III DPR, Rabu (21/9/2016). Jika DPR menyetujui, maka Badan Anggaran DPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan juga akan ikut dilibatkan dalam membahas sistem tata kelola anggaran tersebut. "Saya mengambil pelajaran dari negara yang sudah maju, yang mengusulkan anggarannya dengan sangat detil," kata Agus, dalam rapat kerja di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2016). Jika sistem semacam "e-budgeting" tersebut diterapkan, maka pengajuan anggaran akan lebih transparan karena bisa diakses oleh semua orang. Agus menyinggung sistem pengajuan anggaran di Amerika Serikat. Ia menyebutkan, pengajuan anggaran di AS sudah dilakukan jauh hari sebelum pengesahan dilakukan, yaitu pada bulan Agustus. Proses pengajuan anggaran dilakukan pada bulan Februari dengan rincian yang sangat detil. Sistem pengajuan dan pembahasan anggaran yang transparan tersebut, menurut Agus, akan meminimalisasi permainan anggaran yang kerap terjadi di legislatif. "Kalau Bapak-Ibu mau ini diperkenalkan, saya akan minta teman-teman buat 'Jaga Anggaranku'. Sistem yang memungkinkan kita semua melihat secara detil, bukan hanya program," tutur Agus. Ide KPK tersebut direspons positif oleh para anggota Komisi III. Bahkan, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mengakui ide tersebut tak terpikirkan olehnya. "Nanti kita bikin tim kerja merumuskan tata kelola kerja yang seperti ini. Tinggal langkah berikutnya mencegah permainan tender," ucap Bambang. Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi setuju dengan usulan tersebut, agar publik tak menilai DPR seolah tak mendukung transparansi anggaran. "Jangan sampai DPR dinilai senang hal-hal yang gelap. Ini jalan keluar problem kita," kata Taufiqulhadi. Ide KPK tersebut menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja KPK dengan Komisi III. "Komisi III DPR RI meminta KPK untuk segera mengadakan pertemuan bersama DPR RI, Kementerian Keuangan RI, dan BAPPENAS untuk membahas tata kelola sistem pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bebas korupsi," demikian isi kesimpulan rapat tersebut.   Kompas.com