bualbual.com, Bendahara pembantu dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pelalawan Riswan Daulay membantah keras adanya pemotongan terhadap dana yang disalur kepada pihak sekolah hingga tujuh persen. "Tak ada, itu pemotongan apalagi ditetapkan mencapai angka tujuh persen. Terlebih lagi pencairan ditransper via rekening sekolah kecuali di dua kecamatan lantaran tak ada Bank disana seperti Teluk Meranti dan Kuala Kampar," terang Riswan Daulay kepada media Selasa 16/05/17 Bendahara pembantu dana BOSDa Disdik Pelalawan membantah adanya pemotongan, apalagi hingga tujuh persen. Disebut pencairan langsung kerekening sekolah dan kepalasekolah langsung menjabat PPTK. "Tak ada, itu pemotongan apalagi ditetapkan mencapai angka tujuh persen. Terlebih lagi pencairan ditransper via rekening sekolah kecuali di dua kecamatan lantaran tak ada Bank disana seperti Teluk Meranti dan Kuala Kampar," terang Riswan Daulay kepada riauterkini.com, Selasa (16/5/17) seperti berita yang dilansir sebelumnya. Menurutnya, informasi adanya pemotongan dana tersebut hanya berbentuk informasi keliru yang mesti diluruskan. "Pertama begini. Perlu diluruskan dulu, mulai tahun tahun kemarin yang namanya BOSDa itu tidak ada lagi, sekarang namanya sudah berganti dengan dana Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai penopang dana BOS," tegasnya. Tahun ini, kata dia Disdik Pelalawan menganggarkan dana penopang dana BOS ini Rp 21 milyar untuk 245 sekolah negeri mulai dari tingkatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang ada dikabupaten Pelalawan. " Total sekolah 245 dengan rincian sebanyak 197 SD dan SMP 48," ungkapnya. Untuk diketehui sambungnya, masing-masing kepala sekolah langsung menjabat sebagai PPTK dan disekolah tidak ada lagi yang namanya bendahara. "Jadi pembayaran dana ini, sesuai dengan permintaan pihak sekolah sesuai dengan usulan yang dibayarkan oleh bendahara di Disdik," ujarnya. Hingga saat ini, kata dia saat pencairan pertama banyak pihak sekolah yang sudah mendapatkan dananya belum menyerahkan bukti kwitansi belanja kepada pihak Disdik."Hingga saat ini banyak pihak sekolah belum menyerah bukti kwintasi anggaran yang mereka terima," tukasnya. Untuk kedepan, kata dia lagi untuk menghindari kecurigaan terhadap pencairan kas di dua kecamatan yakni Teluk Meranti dan Kuala Kampar bakal diseragam pencairan melalui transper. "Dua kecamatan ini, kemarin mereka meminta dibayarkan secara kes. Kedepannya kita usahakan dibayarkan melalui transper," tandasnya.(rtc)