bualbual.com, Pasca dipindahkan dalam rolling komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) kemarin itu, sekretaris komisi C DPRD Riau Suhardiman Amby langsung tancap gas. Kedua mengkaji kebocoran pajak, di sektor PPN, PPH, PBB, PSDH, pajak ekspor dalam PNBP dan pajak lainya yang diatur oleh undang -undang dan peraturan pemerintah yang nilai kebocorannya ditemukan pansus monitoring senilai 34 Triliun/ tahun yang diperlukan rapat secara intensif dan kunjungan kerja intensif terhadap 760 perusahaan di Riau dan 7 BUMD yang ada di provinsi Riau. Kepada wartawan Rabu, 17 Mei 2017 ia menyampaikan pokok- pokok fikiranya baru, yang nanti akan disampaikan pada ketua dan anggota komisi C lainya untuk direalisasikan. Di antara pokok fikirannya itu ialah, pertama akan melakukan rapat secara intensif dengan mitra kerja untuk mengatahui persoalan mengecilkan pendapatan daerah, setiap tahunya yang berimplikasi pada penurunan APBD setiap tahunnya. Kemudian melakukan kunjungan kerja ke Kanwil Pajak, kementrian keuangan, Menko Ekui , Bappenas dan kementrian terkait lainya untuk untuk mengetahui secara detail bagi hasil pajak, dan PNPB. Dan keempat, demi merebut potensi keuangan, komisi C akan memperkerjakan dua staf ahli berpengalaman yaitu Dr. Sudarno dan Dr Bambang Supeno. " kita memperkerjakan staf ahli, lantaran tidak semua anggota komisi yang bergelar ekonomi atau manageman, sehingga diperlukan kit memperkerjakan staf ahli agar kita punya senjata untuk menjelaskan pada publik," tuturnya.(R24)