DPD RI Gelar Paripurna Laporan Hasil Kinerja Alat Kelengkapan Tahun 2022-2023

BUALBUAL.com - Sidang Paripurna Ke-13 DPD RI, Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 Laporkan Hasil Kinerja Alat Kelengkapan dan Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan.
Pada sidang yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin ini mengagendakan Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan, Penyampaian Laporan Kinerja Komite I, II, III, IV, PPUU, PURT, BK, BKSP, BULD dan BAP dan Pidato Penutupan Masa Sidang V dan Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (15/8/23).
"Kami berharap agar laporan pelaksanaan tugas ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Tahun Sidang 2023-2024 serta sebagai bentuk akuntabilitas kinerja lembaga DPD RI," ucap Wakil Ketua DPD RI Mahyudin pada paripurna tersebut.
Pada paripurna ini, pimpinan Alat Kelengkapan melaporkan hasil pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI pada Tahun Sidang 2022-2023 sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dan daerah, meliputi 2 (dua) keputusan tentang Prolegnas DPD RI, 7 (tujuh) RUU usul inisiatif, 6 (enam) pandangan DPD RI terhadap RUU tertentu, 3 (tiga) pertimbangan DPD RI terhadap RUU, 3 (tiga) pertimbangan DPD RI non-RUU, 22 (dua puluh dua) hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu, 2 (dua) Rekomendasi DPD RI, 2 (dua) Hasil Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda.
Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPD RI pada Tahun Sidang 2022-2023 menghasilkan 2 (dua) keputusan tentang Prolegnas DPD RI, yaitu Naskah Kajian Program Legislasi Nasional DPD RI, Usul Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tahun 2023 serta Naskah Kebijakan Prolegnas DPD RI Tahun 2024, Usulan RUU Prolegnas Prioritas 2024 dan Perubahan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024.
Menutup sidang, Pimpinan DPD mengharapkan kelancaran agenda-agenda sidang DPD RI ke depan, juga suksesnya gelaran Sidang Bersama DPR-DPD RI yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan DPD RI menjadi tuan rumahnya.
“Saya berharap semua anggota DPD RI dapat berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR dan DPD, Rapat Paripurna DPR RI Penyampaian Nota RAPBN 2024, dan pada Sidang Paripurna Ke-1 DPD RI, Sidang Paripurna Ke-2 DPD RI dan Sidang Paripurna Ke-3 DPD RI,” pungkas Mahyudin.
*Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan*
Beberapa Anggota DPD RI menyampaikan laporan di daerah pemilihan di antaranya Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa mengkritisi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang selama ini diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sudah saatnya agar kebijakan sistem zonasi di evaluasi dan ditinjau kembali apakah masih layak untuk diterapkan. “Fakta menunjukan sebaliknya, bahwa sistem zonasi ini menyulitkan bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan yang layak, adil dan merata,” paparnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Tengah M Rakhman berharap Kementerian PUPR bisa memperhatikan jalan utama di Kalimantan Tengah karena mengalami kerusakan yang cukup parah. Menurutnya hal tersebut mengakibatkan terhambatnya distribusi dan melambatnya perekonomian. “Kami minta pemerintah bisa memperhatikan infrastruktur jalan-jalan di Kalimantan Tengah karena ini menghambat perekonomian masyarakat,” harapnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tenggara Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan mengatakan intensitas hujan tinggi menyebabkan banjir di beberapa tempat di daerah Sulawesi Tenggara sehingga ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Belum lagi, sambungnya, minimnya air bersih juga menjadi kendala saat ini yang tengah dihadapi. “Kami minta pemerintah bisa turun tangan dan membantu masyarakat akibat dari banjir dan kurangnya air bersih,” tuturnya.
Berita Lainnya
Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai Januari 2024, DPR: Pemerintah Jangan Korbankan Rakyat
Ketua DPRD Tanjungpinang: Saya Belum Terima Mobil Dinas
Ketua DPRD Geram, Pinta Pemkab Bengkalis Segera Berikan Bantuan Masyarakat yang Terdampak Covid-19
Siapa yang Berpeluang Jadi Ketua DPRD Riau? Golkar Menang Lagi!
Warga Minta Peningkatan Pelayanan Kesehatan BPJS, Hal ini Ditanggapi Anggota DPRD Propinsi Khairul Umam saat Reses
Kawat Berduri Telah Terpasang di Depan Gedung DPRD Riau "Jelang Kedatangan Ribuan Demonstran"
Gara-gara Foto Hot, Anggota DPRD Dihukum dan Langsung PAW
Dapat Bantuan Alat Pembuatan Dodol Nenas, Warga Desa Bayas Jaya Ucapkan Ribuan Terima Kasih Kepada Ibu Septina
DPRD Riau Wacanakan Perda Pembiayaan MDA, Kondisi Gaji Guru Tak Manusiawi
Antisipasi Covid-19, DPRD Riau Sediakan Bilik Disinfektan
Komisi A DPRD Riau: Meminta Penentuan Wilayah Kawasan Restorasi Gambut di Serahkan Ke Pemda Masing - Masing
PT Datama: Bukan Tanggung Jawab Kami Soal 11 Security DPRD Riau Belum Gajian