PILIHAN
DPRD Riau Ingin Iuran BPJS Naik Klas Tertentu

BUALBUAL.com - Legislator Riau dari Fraksi Demokrat Aherson menyadari sekali kalau untuk saat ini BPJS devisit anggaran dalam pembayaran kesehatan masyarakat. Karena biaya kesehatan itu sangat mahal apalagi 60 persen anggota adalah 'penyakit berat' yang memerlukan biaya besar.
Hanya saja mengenai kenaikan yang mencapai 100 petsen itu diminta diberlakukan terhadap kelas-kelas tertentu terutama kelas I dan II. Karena orang yang mau masuk BPJS itu yang punya 'penyakit berat', penyakit ringan tidak mau. Ditambah lagi kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang sulit.
"Kalau menurut saya, kondisi ekonomi masyarakat yang dahulu dilakukan perbaikan. Sekarang saja banyak iuran dari masyarakat yang nunggak. Apalagi kalau dinaikkan bahkan mencapai 100 persen. Jadi menurut saya kalau memang mau dinaikkan, yah kelas-kelas tertentu saja seperti kelas I dan II," sebutnya, Rabu (04/09).
Ditambahkan, bagaimana untuk saat ini lebih juga dipikirkan incame masyarakat lebih meningkat. Kemudian jumlah pengangguran semakin sedikit. Kalau hal ini sudah tercapai, pasti masyarakat tidak akan keberatan dengan maiknya iuran BPJS. Karena pelayanan kesehatan itu memang mahal yang memerlukan peralatan yang canggih, dokter dan pelayanan yang optimal.
Sebagaimana yang diberitakan, Pemerintah pusat sudah bulat menaikkan iuran program BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk menutup defisit keuangan yang terjadi. Kenaikan iuran itu akan dilakukan mulai 1 Januari 2020. Tahap awal berlaku untuk kelas I dan kelas II jadi Rp 160.000 dan Rp 110.000. ***(MCR)
Berita Lainnya
DPRD Minta Penanganan Karhutla di Riau Harus Tegas dan Tuntas
Ketua DPRD Rohil Maston Hadiri Acara Panen Perdana Padi di Kepenghuluan Rokan Baru
DPRD Inhu Sesalkan Opini Liar Soal AKD Dihubungkan Dengan Paslon Bupati Inhu
Rumah Warga Berdinding Daun, Septina: Akan Saya Perjuangkan untuk Dapat Rumah Layak Huni
DPRD Minta Menteri Tak Main-main, Pemilihan Rektor Unri Gagal Terus
Suara Lantang Wakil Rakyat Inhil 'Muammar Armain' Minta Pemda Cabut Izin Operasi Hiburan Malam yang Membangkang
DPRD Riau Sarankan BPKAD Dipisah, Dianggap Tak Maksimal
Kasus Dugaan Gratifikasi dan Penyuapan Masih Berlanjut, NJ Anggota DPRD Riau Terancam Jadi Tersangka
DPRD bersama Pemko Tanjungpinang Anggarkan 31,4 Miliar Untuk Tangani Covid-19
KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Disahkan
Anggota DPRD Riau akan Berangkat ke Luar Negeri 'Tunggu Izin Mendagri'
Septina Primawati 'Enggan' Komen Peluang Kembali Jadi Ketua DPRD Riau 2019-2024