BUALBUAL.com - Wakil ketua komisi 1Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Muammar Armain, S.Sos.I, M.Si meminta Bupati dan Wakil Bupati inhil, HM. Wardan dan H. Syamsuddin Uti meninjau Kinerja Organisasi Perangkat Daerah setempat. Baik yang baru di ganti maupun yang sudah lama.

"Apalagi baru- baru ini menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB)  tjahjo kumolo dengan tegas menyampaikan, Kepada bupati / wali kota boleh mengganti sekda dan kepala OPD setiap bulan apabila sekda /OPD tidak mampu membantu bupati," Ujar Muamar.

Dikatakan Politisi PKB, karena tugas ASN harus tunduk dan tegak lurus dibawah pimpinan Bupati, Walaupun dalam seleksinya melakukan secara terbuka sesuai PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS serta Mengevaluasi ASN sesuai dengan surat edaran Permenpan RB nomor 1 tahun 2021.

"Menurut Muammar Armain, S.Sos.I, M.Si, Bupati dan Wakil Bupati harus mengambil langkah tegas jika memang kinerja birokrasi dirasa buruk, Pada Tahun anggaran 2021 Saya mendapatkan laporan banyak kegiatan di OPD Tertentu yang belum jalan kegiata, apa masalah? Dengan alasan bermacam - macam." Tegas 30/03/21.

Kepala Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini Bupati Indragiri Hilir diminta mengambil sikap tegas, Jika memang Pak Bupati merasa kinerja birokrasi yang dipimpinnya buruk, jangan ragu lakukan revitalisasi atau perombakan di jajaran eksekutif.

Kepala OPD itu adalah menjalankan roda pemerintah Daerah dan bergantungnya nasib banyak masyarakat baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Tutup Muammar Armain, S.Sos.I, M.Si.