Anggota DPRD Muamar : Pinta Bupati Inhil Jangan Ragu Ganti Kepala OPD yang Kinerja Buruk
BUALBUAL.com - Wakil ketua komisi 1Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Muammar Armain, S.Sos.I, M.Si meminta Bupati dan Wakil Bupati inhil, HM. Wardan dan H. Syamsuddin Uti meninjau Kinerja Organisasi Perangkat Daerah setempat. Baik yang baru di ganti maupun yang sudah lama.
"Apalagi baru- baru ini menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) tjahjo kumolo dengan tegas menyampaikan, Kepada bupati / wali kota boleh mengganti sekda dan kepala OPD setiap bulan apabila sekda /OPD tidak mampu membantu bupati," Ujar Muamar.
Dikatakan Politisi PKB, karena tugas ASN harus tunduk dan tegak lurus dibawah pimpinan Bupati, Walaupun dalam seleksinya melakukan secara terbuka sesuai PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS serta Mengevaluasi ASN sesuai dengan surat edaran Permenpan RB nomor 1 tahun 2021.
"Menurut Muammar Armain, S.Sos.I, M.Si, Bupati dan Wakil Bupati harus mengambil langkah tegas jika memang kinerja birokrasi dirasa buruk, Pada Tahun anggaran 2021 Saya mendapatkan laporan banyak kegiatan di OPD Tertentu yang belum jalan kegiata, apa masalah? Dengan alasan bermacam - macam." Tegas 30/03/21.
Kepala Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini Bupati Indragiri Hilir diminta mengambil sikap tegas, Jika memang Pak Bupati merasa kinerja birokrasi yang dipimpinnya buruk, jangan ragu lakukan revitalisasi atau perombakan di jajaran eksekutif.
Kepala OPD itu adalah menjalankan roda pemerintah Daerah dan bergantungnya nasib banyak masyarakat baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Tutup Muammar Armain, S.Sos.I, M.Si.
Berita Lainnya
DPRD Riau Umumkan Pemberhentian Andi Rahman
Ketua DR. H. Ferryandi Pimpin Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian 6 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Inhil
Jika Kualitas Udara Tidak Membaik, DPRD Riau Pinta Diskes Harus Keluarkan Rekomendasi Liburkan Sekolah
Dani M Nursalam Pinta Pemprov Riau Segera Bertindak, Kondisi Infrastruktur di Inhil Sangat Memprihatinkan
Cetak Hattrick, Caleg DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha, Antar PDIP Raih 10 Kursi Periode 2024 -2029
DPRD Riau Pastikan Rencana Utang Rp 4,4 Triliun Tak Masuk APBD 2020 "Lusa Disahkan"
DPRD Bengkalis Mendengar Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi
Hasanuddin Jemput Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Bela di Tengah Pandemi Covid-19
Ranperda Pertanggungjawaban APBD Bintan 2019 Disahkan Jadi Perda
Pemprov Sudah Terima SK, Pemberhentian Noviwaldy sebagai Wakil Ketua DPRD Riau
Anggota DPRD Inhil dari PKS Infakan Gaji 40 Persen Tanpa Batas Waktu sampai Pandemik Covid-19 Mereda
Cawawako Tanjungpinang Serahkan Kelengkapan Berkas ke DPRD