PILIHAN
Anggota DPRD Riau: Abdul Wahid Ungkapkan Kekecewaannya Terhadap PLN yang Seenaknya Matikan Lampu Dibulan Ramadhan

bualbual.com, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Riau menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah Riau-Kepulauan Riau. Menurutnya, setiap tahun pelayanan PLN tidak pernah lebih baik.
Hal itu disampaikan Abdul Wahid terkait mengamuknya ratusan masyarakat di Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, di Kantor PLN Ranting Kecamatan Ujung Batu Ahad 28/05/17
Warga melakukan protes atas pemadaman listrik yang telah terjadi selama 2 malam berturut - turut pada saat Maghrib, saat masyarakat sedang berpuka puasa, tanpa ada pemberitahuan dari Mangemen PLN Ranting Ujung Batu.
"Kita tidak tahu juga seperti apa sistem manajemen PLN ini, setiap tahun menurut saya, pelayanannya tidak baik-baik, tidak prima," kata Ketua DPW PKB
Menurutnya, PLN setiap tahun menaikkan biaya beban, tetapi tidak diiringi dengan pelayanan yang baik. Semestinya PLN berkaca pada pelayanan di luar negeri yang ketika biaya beban dinaikkan pasti pelayanan semakin baik, bukan sebaliknya.
"Sekarang ini kan terjadi pelayanan yang sangat tidak baik, semisal pemadaman tanpa pemberitahuan seperti yang di Ujung Batu tersebut, juga tidak adanya alasan pemadaman," cakapnya lagi.
Selanjutnya, anggota DPRD yang digadang-gadangkan maju pada Pemilihan Bupati Inhil 2018 ini mengatakan, PLN merupakan satu-satunya perusahaan negara yang diberi tugas untuk melakukan penerangan, kalaupun ada swasta tapi itu sifatnya join.
"Menurut saya PLN ini harus dibuat Undang Undang baru supaya kompetitif terhadap pelayanan masyarakat, saya rasa masyarakat bayar mahal jika tidak ada gangguan ya no problem, tapi hari ini mereka ingin beribadah terganggu, apalagi saat jam-jam penting sahur dan berbuka tak mungkin orang pakai lampu teplok lagi," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa terjadimya demo dan perusakan fasilitas dari masyarakat tersebut timbul dari psikologi yang mulai tidak senang akan hal ini, dan ia tegas meminta PLN untuk mengevaluasi dan belajar dari kesalahan kesalahan tersebut.
"Yang jelas hal ini berasal dari manajemen yang sangat lemah, dan kita tegas meminta harus ada reward dan punishment, agar hal hal tersebut tidak terulang lagi," tukasnya. (yan/ckp)
Berita Lainnya
DPRD Pekanbaru Minta Pemko Lirik Perusahaan Online
DPRD Riau Minta Pemerintah Pusat Perhatian Masalah Abrasi di Riau
Bisa untuk Apa Saja? Rp65 Miliar untuk Plesiran DPRD Riau ke Luar Negeri!
HUT Polri ke-77, DPR: Jangan Tunggu Viral Saat Tangani Kasus
Ketua Komisi E DPRD Riau, Meminta Prov Bekerja Sama Dengam Pemko Tangani Gepeng Saat Ramadhan
Septian Nugraha Sosper No.3 Tahun 2022 Terkait Pelayanan, Penempatan Dan Penempatan Naker Lokal
Usulan Pergantian Wakil Ketua DPRD Riau Dari Demokrat Apa Kabar?
Bansos Dampak Covid-19, Jangan Ada Tumpang Tindih Data Penerima Bansos
Lintas Komisi Mediasi Lahan Masyarakat Kelurahan Balai Raja yang Terkena Trase Tol
KPK Geledah Kantor DPRD Bengkalis dan Dinas PUPR
Musrenbang RKPD 2023, Syahrial Harap Fokus kepada Kegiatan Prioritas
Munculkan Isu Riau Pesisir, Ade Agus Hartanto: Lebih Baik Pemekaran Kabupaten/Kota