Munculkan Isu Riau Pesisir, Ade Agus Hartanto: Lebih Baik Pemekaran Kabupaten/Kota
BUALBUAL.com - Mantan Gubernur Riau Annas Maamun yang baru bebas dari penjara dalam kasus suap alih fungsi lahan di Riau, mendapat panggung dalam acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Rokan Hilir dalam rangka HUT ke-21 Kabupaten Rohil, Ahad (4/10/2020). Mantan Bupati Rokan Hilir tersebut kembali mengungkit soal pemekaran Provinsi Riau Pesisir yang sebelumnya pernah mencuat.
Dimintai tanggapannya terkait hal tersebut, Anggota DPRD Riau Ade Agus Hartanto mengatakan, memang di satu sisi dirinya secara pribadi setuju terkait dimunculkannya kembali wacana pemekaran tersebut.
Namun ia mengatakan, sebelum Provinsi, alangkah baiknya yang dimekarkan di awal adalah kabupaten/kota. Karena menurutnya, dengan wilayah Riau yang besar, setidaknya bisa dipecah menjadi 20 kabupaten.
"Saya orang yang setuju dengan pemekaran. Namun menurut saya sebelum pemekaran provinsi sebaiknya kabupaten/kotanya dulu dimekarkan. Kalau hitungan kita kan Riau ini kan bisa 20 sampai 25 kabupaten/kota baru kita bicara provinsinya," kata Ade Agus.
Politisi PKB ini menambahkan, wilayah kabupaten di Riau luas, bahkan ada kabupaten yang selama Riau berdiri belum pernah dimekarkan.
Lebih lanjut, Ade Agus mengatakan, pemekaran adalah salah satu tujuan untuk mempercepat pembangunan. Namun apa yang disampaikan Annas Maamun didasari oleh hal apa.
"Ini kan tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba mau pemekaran. Kalau memang itu sebuah mimpi saya kira sah-sah saja setiap orang bermimpi, saya malah bermimpi Riau ini bisa jadi tiga provinsi bahkan suatu saat nanti," cakapnya.
Namun tentu, kata Ade Agus semua proses harus dilewati, baik dari proses administrasinya dan legislasinya harus ditempuh. Namun, apakah semudah itu prosesnya tentu kan tidak.
"Kalau bermimpi ya silahkan, itu juga bagian dari mimpi kita. Kan bisa saja Atuk (sapaan Annas Maamun) bilang tiga bulan ke depan itu diproses, namun ada kendala misalnya penentuan ibukota. Jangan-jangan pembentukannya tiga bulan, penentuan ibukota bisa 3 tahun atau bisa 13 tahun," cakapnya lagi.
"Meyakini atau tidak meyakini itu sah-sah saja, itu sebuah mimpi yang memang harus diwujudkan. Artinya tokoh kita ini membakar semangat kita untuk pemekaran. Namun kan memang lebih baik dimekarkan kabupaten/kotanya dulu," tukasnya.

Berita Lainnya
Fitri Maryani Dalam Resesnya Tanggapi Serius Keluhan Para Petani Desa Citalang
DPRD Lampung Utara Gelar Paripurna Hasil Pembahasan Tingkat I
DPP Golkar Tunjuk Elda Suhanura Sebagai Ketua DPRD Inhu
Menjadi Narasumber LKMP UIR, Wakil Ketua DPRD Bengkalis Syahrial: Kepemimpinan Menjadi Salah Satu Soft Skill yang Patut Dimiliki Mahasiswa
Kawat Berduri Telah Terpasang di Depan Gedung DPRD Riau "Jelang Kedatangan Ribuan Demonstran"
Reses Ketua DPRD Septian Nugraha,
Pimpinan DPRD Lampura dilantik Hari Senin Ini
Dani Nursalam Pinta Pemprov Riau Perbaiki Jalan Sei Beringin, UPT Wilayah IV: Material Pemeliharaan Sebentar Lagi ke Lokasi
Raden Berharap Semua Pihak Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19
BEM UR: DPRD dan Pemprov jangan lupa janjinya, segera eksekusi turunnya PBBKB Riau
Dengan Alasan Tak Quorum, Nama Septina Primawati Rusli Batal Diumumkan Sebagai Ketua DPRD Riau
Reses Ketua DPRD Septian Nugraha,