Munculkan Isu Riau Pesisir, Ade Agus Hartanto: Lebih Baik Pemekaran Kabupaten/Kota
BUALBUAL.com - Mantan Gubernur Riau Annas Maamun yang baru bebas dari penjara dalam kasus suap alih fungsi lahan di Riau, mendapat panggung dalam acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Rokan Hilir dalam rangka HUT ke-21 Kabupaten Rohil, Ahad (4/10/2020). Mantan Bupati Rokan Hilir tersebut kembali mengungkit soal pemekaran Provinsi Riau Pesisir yang sebelumnya pernah mencuat.
Dimintai tanggapannya terkait hal tersebut, Anggota DPRD Riau Ade Agus Hartanto mengatakan, memang di satu sisi dirinya secara pribadi setuju terkait dimunculkannya kembali wacana pemekaran tersebut.
Namun ia mengatakan, sebelum Provinsi, alangkah baiknya yang dimekarkan di awal adalah kabupaten/kota. Karena menurutnya, dengan wilayah Riau yang besar, setidaknya bisa dipecah menjadi 20 kabupaten.
"Saya orang yang setuju dengan pemekaran. Namun menurut saya sebelum pemekaran provinsi sebaiknya kabupaten/kotanya dulu dimekarkan. Kalau hitungan kita kan Riau ini kan bisa 20 sampai 25 kabupaten/kota baru kita bicara provinsinya," kata Ade Agus.
Politisi PKB ini menambahkan, wilayah kabupaten di Riau luas, bahkan ada kabupaten yang selama Riau berdiri belum pernah dimekarkan.
Lebih lanjut, Ade Agus mengatakan, pemekaran adalah salah satu tujuan untuk mempercepat pembangunan. Namun apa yang disampaikan Annas Maamun didasari oleh hal apa.
"Ini kan tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba mau pemekaran. Kalau memang itu sebuah mimpi saya kira sah-sah saja setiap orang bermimpi, saya malah bermimpi Riau ini bisa jadi tiga provinsi bahkan suatu saat nanti," cakapnya.
Namun tentu, kata Ade Agus semua proses harus dilewati, baik dari proses administrasinya dan legislasinya harus ditempuh. Namun, apakah semudah itu prosesnya tentu kan tidak.
"Kalau bermimpi ya silahkan, itu juga bagian dari mimpi kita. Kan bisa saja Atuk (sapaan Annas Maamun) bilang tiga bulan ke depan itu diproses, namun ada kendala misalnya penentuan ibukota. Jangan-jangan pembentukannya tiga bulan, penentuan ibukota bisa 3 tahun atau bisa 13 tahun," cakapnya lagi.
"Meyakini atau tidak meyakini itu sah-sah saja, itu sebuah mimpi yang memang harus diwujudkan. Artinya tokoh kita ini membakar semangat kita untuk pemekaran. Namun kan memang lebih baik dimekarkan kabupaten/kotanya dulu," tukasnya.
Berita Lainnya
DPRD Siap Anggarkan Dana Renovasi Stadion Utama Riau untuk Piala Dunia U20
Tarmizi Diminta Lakukan Ini, Agar Tidak Ada Dusta Mengenai Anggaran Covid-19 di Bintan
Ketua DPRD Tanjungpinang: Saya Belum Terima Mobil Dinas
Sebut Reformasi Gagal Total, Ribuan Mahasiswa UIR Gelar Demo di DPRD Riau
DPRD Provinsi Riau 'Batasi' Kunjungan Kerja ke Luar Daerah
Peredaran Miras harus Ditertibkan, Karena Bertentangan dengan Budaya Melayu
Jumlah Covid-19 Tembus 1,7 Juta, Gus AMI Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi
Ketua DPR RI Puan Pimpin Rapat Paripurna Pengesahan RUU TPKS Menjadi Inisiatif DPR
Golkar Kembali Rebut Ketua DPRD Riau 2019-2024 'Setelah Raih 11 Kursi'
H. Asri Auzar SH M.Si Anggota DPRD Provinsi Riau Pulang kampung
DPRD Riau Dorong Disnaker Surati Swasta Pinta Liburkan Karyawan Terkait Wabah Virus Corona
Dalam Sehari Dua Kelompok Massa Datangi Kantor DPRD Batam