DPRD Riau Minta Pemerintah Pusat Perhatian Masalah Abrasi di Riau

BUALBUAL.com - Anggota DPRD Riau, Eddy M Yatim meminta pemerintah pusat melalui Kementerian terkait untuk memperhatikan masalah abrasi pulau-pulau terluar di Riau. Pasalnya, saat ini abrasi dipulau terluar tersebut sudah semakin parah.
"Abrasi dipulau terluar Riau semakin parah, setiap tahun terus berkurang hingga tiga meter. Terkait hal ini kami minta perhatian pemerintah pusat," kata Eddy M Yatim saat acara rapat koordinasi gubernur Riau dengan anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi, Selasa (30/6/2020).
Untuk itu, melalui anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi, Eddy meminta agar hal tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Pasalnya, kementerian PUPR merupakan mitra kerja Komisi V DPR RI.
"Kalau abrasi itu terus dibiarkan, bisa mengancam kedaulatan kita, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti di Bengakalis. Karena terus menerus terjadi, sehingga perlu tindakan nyata," pintanya.
Menurut Eddy, salah satu upaya pengendalian abrasi tersebut yakni dengan pembangunan turap. Namun untuk pembangunan tersebut, tidak bisa mengandalkan APBD Riau apalagi APBD kabupaten/kota.
"Kalau mengandalkan APBD, akan habis untuk itu saja. Jadi memang harus ada bantuan dari pemerintah pusat," harapnya.
Berita Lainnya
Septian Nugraha Tidak Mau Berjanji, Namun Langsung Beri Bantuan ke Pengurus Masjid dan MDA
38 Anggota dan Mantan DPRD Sumut di Tetapkan KPK Jadi Tersangka
Hentikan Pengiriman ABK ke Kapal Negara Cina!
Sidak Ke Puskesmas Gajah Mada, Muammar Temukan Ruangan Pelayanan Tidak Sesusai Standar Permenkes RI
DPRD Riau Sayangkan Keputusan Ustadz Abdul Somad Mundur dari Dunia Pendidikan
Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Lakukan Peninjauan Jalan Lingkar Timur
Kenangan Keluarga Besar Anggota DPRD Riau, Agus Triansyah Bersama Alm. BJ Habibie Saat Pernikahan Mereka
DPRD Ingatkan Pemprov Riau Soal Asesmen Pejabat 'Agar Roda Pemerintahan Tak Timpang'
Abdul Wahid Sambangi Ponpes Darul Rahman Tembilahan
Terkait Penertiban HGU yang Terkesan Jalan di Tempat, Ini Penjelasan Ketua DPRD Lampura
KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Disahkan
Tak Dilibatkan, Komisi III DPRD Riau Pertanyakan Progres Konversi BRK Syariah