PILIHAN
HM. Wardan, Lauching Penyaluran Dana Bansos Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Kab Inhil

bualbual.com, Bupati H Muhammad Wardan melaunching Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Non - Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Inhil.
Bupati Kabupaten Indragiri Hilir H Muhammad Wardan melaunching Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Non - Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Inhil, 30/07/17
Penyaluran bantuan sosial non - tunai Program Keluarga Harapan ini akan dilakukan sebanyak 4 tahap dalam kurun waktu 1 tahun. Sedikitnya, terdapat 6000 jiwa masyarakat miskin di Kabupaten Inhil yang akan menerima bantuan pada tahap pertama ini dengan total dana sekitar Rp 4 miliar untuk seluruh tahapan selama setahun.
Bupati H Muhammad Wardan mengatakan, bantuan sosial non - tunai Program Keluarga Harapan ini dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem sosial, untuk mengentaskan kemiskinan, memotong mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.
"Inilah bentuk kepedulian dari Pemerintah Pusat. Program Keluarga Harapan ini tidak sama dengan bantuan langsung tunai atau bukan lanjutan dari program bantuan langsung tunai," ujar Bupati.
Bupati Wardan menuturkan, penyaluran bantuan sosial non - tunai Program Keluarga Harapan ini telah tepat sasaran. Dari data yang ada, sejak tahun 2013 terdapat 9808 jiwa masyarakat penerima manfaat diperluas untuk Lansia 70 tahun ke atas dan penyandang Disabilitas berat.
"Saya mendapat informasi, akan ada penambahan kuota untuk penerima bantuan sosial ini sebanyak 4000 jiwa lagi. Tentu, kepada instansi terkait, Dinas Sosial harus mendata kembali secara intensif masyarakat miskin kita. Masih ada kesempatan untuk kita menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan," katanya.
Untuk itu, Bupati Wardan mengharapkan, agar penambahan kuota dapat segera direalisasikan oleh Pemerintah Pusat. Sebab, Bupati memandang bantuan tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat miskin, khususnya di Kabupaten Inhil.
Kepada masyarakat miskin atau penerima manfaat, Bupati berharap agar penggunaan dana bantuan itu dapat benar - benar sesuai dengan tujuan PKH, yakni digunakan bagi kepentingan pendidikan dan kesehatan.
"Karena akses yang mudah jangan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga, tapi gunakan lah dana tersebut untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan tujuan penyalurannya. Gunakanlah dana tersebut sebaik - baiknya," tandas Bupati.
Perwakilan Kemensos mengungkapkan, penyaluran bantuan sosial dalam bentuk non - tunai kepada masyarakat ini ditujukan untuk menjaga efisiensi penggunaan dana bantuan yang diberikan. Sebab, menurutnya, jika bantuan sosial diberikan secara tunai, terdapat indikasi bahwa dana yang diserahkan akan digunakan tidak tepat sasaran.
"Sedangkan, untuk target penyaluran yang notabene adalah perempuan, dalam hal ini adalah kaum ibu yang di tingkat Pusat sempat menjadi polemik dikarenakan secara filosofis, perempuan, khususnya kaum ibu lebih dapat dipercaya dalam hal pengelolaan atau penggunaan uang tersebut yang salah satunya diperuntukkan guna menunjang biaya pendidikan anak," jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, dikatakan Perwakilan tersebut, penyaluran bantuan sosial ini dilakukan melalui 3 lembaga perbankan nasional yang ditunjuk, yakni Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI. Khusus untuk wilayah Kabupaten Inhil, lanjutnya, penyaluran dilakukan melalui Bank BRI.
"Jadi, masyarakat penerima manfaat hanya perlu menggunakan ATM saja untuk mengambil uang itu tanpa perlu mengantre seperti program bantuan yang dulu pernah diterapkan," tukasnya.
Perwakilan Pemerintah Pusat itu juga mengungkapkan, pada penyaluran Bantuan Sosial non - tunai tahun ini, telah terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh inventarisasi bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial ini.
Usai sambutan, Penyaluran Bantuan Sosial Non - Tunai Program Keluarga Harapan ini dilakukan secara simbolis langsung oleh Bupati Wardan kepada 5 orang Masyarakat Miskin Penerima Manfaat. "Karena penyaluran kali ini dilakukan melalui bank, maka tidak boleh ada sedikitpun kesalahan adminstratif pada proses inventarisasi. Tentunya, kami selaku Pemerintah Pusat tidak menginginkan ada salah sasaran atas masyarakat penerima manfaat," pungkasnya. Pada penyaluran secara simbolis tersebut, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan turut didampingi oleh Perwakilan Pemerintah Pusat, Wakil Ketua DPRD Inhil, Syahruddin, Kepala Bank BRI Cabang Tembilahan dan Kepala Dinas Sosial yang diwakili Sekretaris.(adv/mar/rtc)
Berita Lainnya
Ketua IWO Inhil Rencana Akan Surati Kemenkumham Terakit Sikap Pegawai Lapas Kepada Wartawan
Cegah Covid-19 Pemdes Pinggir Bengkalis Lakukan Sosialisasi dan Penyemprotan Dispektan di tempat Umum
Bualbual Kasih Tahu Jika Suami Mengasih Hanya 1,5 Per Bulan, Apakah Sudah Terhitung Menafkahi Istri baca disini!
Seorang Pemilih Warga Kampar, Coblos 20 Lembar Surat Suara Pilpres
Tiga Daerah di Provindi Riau Masih Diselimuti Kabut Asap
Kamu Harus Tahu, Dogeng dan Mitos Gelombang Bono Pelalawan Riau
Pemuda Desa Teluk Kabung Gelar Pacu Sampan Mini
Masyarakat Rupat Sindir Pemkab Bengkalis Dan DPRD dengan Unggah Poto Jalan Seperti Bubur Air
Bea Cukai Riau Selamatkan Berhasil Potensi Kerugian Negara sebesar Rp30 Miliar
BUAL Lowongan Kerja PT Prismas Jamintara Pekanbaru Minat?
Lional Messi dikabarkan Menuntut Barcelona
Berikut Daftar Nama Pejabat Eselon II Pemkab Inhil yang Baru Saja Dilantik