bualbual.com, M Harris sudah mantab tetap ikut Pilgubri 2018, terlebih DPP Golkar tak mempersoalkan. Karena itu pernyataan Masnur soal sanksi partai dituding membodohi masyarakat. Bupati Pelalawan HM Harris yang juga Balon Gubri Riau secara tegas mengatakan, saat ini tidak ada sanksi dari partai hingga penetapan Calon Gubri dari KPU Riau. Pernyataan tersebut juga meluruskan pernyataan dari pengurus DPD I Golkar Provinsi Riau. Terlebih lagi, menurutnya, DPP Partai Golkar mempersilahkan para kadernya, bertarung menggunakan perahu lain pada Pilgubri 2018. Hal tersebut, menyusul keputusan DPP Golkar yang memberikan dukungan kepada Andijuliandi Rachman menggunakan perahu Golkar. "Putusan, DPP menunjuk pak Andi menggunakan perahu Golkar, adalah sesuatu hal yang wajar. Sebab dia, ketua DPD I juga calon petahana. Jadi wajar-wajar saja. Namun perlu digaris bawahi, DPP juga mempersilahkan kader maju menggunakan perahu lain," terang HM Harris saat jumpa Pers dengan insan pers dikantor bupati Pelalawan, Jumat (8/9/17). Namun belakangan, setelah putusan DPP itu, muncul pernyataan dari Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Riau, dalam hal ini Masnur, dimana seluruh kader bakal dapat sanksi jika tak mendukung Andi. Menurut Harris, pernyataan Masnur tersebut sangat keliru dan tak demokrasi. "Sebelum ada, penetapan calon dari KPU Riau, tidak ada sanksi yang ada konsolidasi," tegas Harris. Jadi menurutnya, pernyataan Masnur ini adalah pernyataan yang membodoh-bodohi masyarakat. "DPP aja, sudah mempersilahkan kadernya maju dan bertarung menggunakan perahu lain. Jadi pernyataan Masnur ini membodoh-bodohi masyarakat," imbuhnya. Secara tegas Harris mengatakan dirinya, tetap maju pada Pilgubri. "Meskipun tanpa perahu Golkar saya tetap maju pada Pilgubri. Bahkan jika akhirnya saya tak dapat dukungan partai, saya siap tempuh jalur independent. Ini untuk provinsi Riau dan keinginan masyarakat," tandasnya.(rtc)