bualbual.com, Hampir semua fraksi di DPRD Kuantan Singingi mempertanyakan besaran jumlah pegawai honor yang akan direkrut pemerintah daerah Kabupaten Kuansing guna memaksimalkan pelayanan pemerintahan di era Bupati Mursini bersama Wakil Bupati Halim. Ketua DPRD Kuansing Andi Putra SH MH di ruang rapat Paripurna DPRD Kuansing, Selasa (31/10), memimpin rapat dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2017. Dalam pandangan itu, mayoritas fraksi mempertanyakan besarnya jumlah tenaga honor yang akan direkrut Pemda Kuansing yang mencapai 6.300 hingga 7.000 orang. Selain itu, fraksi-fraksi juga menyoroti banyaknya bangunan di era pemerintahan terdahulu yang sampai saat ini tidak difungsikan oleh pemerintahan sekarang. “Kami mempertanyakan jumlah honor yang akan di rekrut Pemda. Dengan jumlah 6.300 itu, apakah sesuai keperluan atau ada hal lain. Menurut kami terlalu banyak,” ujar Andi Cahyadi dari fraksi Golkar. Andi Cahyadi menyarankan agar Pemkab Kuansing mempriotitaskan merekrut pegawai honor yang lama berjumlah 2.949 orang. Pasalnya, mereka ini sebagian besar sudah menjadi honorer lebih dari sepuluh tahun sehingga berpotensi di angkat menjadi CPND. “Silakan rekrut yang baru, tapi harus sesuai keperluan. Namun yang pasti, kami minta prioritaskan pengangkatan pegawai honor yang lama. Siapa tahu kan nanti ada pengangkatan mereka sebagai CPNS,” ujarnya. Ketua Fraksi Perjuangan Hati Nurani Rakyat, Rosi Atali juga mempertanyakan jumlah usulan pengangkatan honorer ini. Menurut Rosi dengan sisa waktu dua bulan, perekrutan honorer ini jangan terlalu dipaksakan. “Kalau mau rekrut. Silakan rekrut yang lama. Yang baru, harus direkrut sesuai keperluan. Jangan seenaknya memaksakan kehendak. Apalagi nanti mereka akan digaji hanya Rp700 ribu per bulan. Tentunya, ini tidak rasional,” tegas Rosi. Sekarang menurutnya, sudah November 2017. Sementara, Pemkab Kuansing akan membayarkan gaji honorer ini untuk Desember. “Apa yang dapat kalau hanya digaji Rp700 ribu, untuk beli pakaian saja tak cukup,” katanya. Senada dengan itu, fraksi PPP yang dibacakan Naswan SE juga mempertanyakan soal perekrutan honorer ini. Namun, kata Naswan, bahwa kebanyakan OPD sepertinya tidak mendukung program pemerintah. Jalannya penyampaian pandangan umum fraksi ini sempat tegang. ‎Fraksi-fraksi lainnya juga mengimbau kepada bupati untuk tetap mengangkat honor yang lama supaya diaktifkan kembali.(RPC)