PILIHAN
Registrasi Kartu Ponsel dengan KK Dinilai Berbahaya

Registrasi Kartu Ponsel dengan KK Dinilai Berbahaya
Bualbual.com, - Ketentuan registrasi ulang bagi pelanggan telekomunikasi kartu prabayar masih menuai prokontra. Yang dipersoalkan adalah aturan mencantumkan nomor kartu keluarga (KK) saat registrasi, baik melalui SMS maupun gerai operator.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dalamPasal 3 menyebutkan, pelaksanaan registrasi calon pelanggan prabayar dilakukan dengan menggunakan identitas calon pelanggan, yakni Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan yang digunakan dan NIK bagi Warga Negara Indonesia.“Dari pasal yang ada dalam permen (peraturan menteri) tidak disebutkan adanya pencantuman nomor KK saat pendaftaran.
Ada apa ini?” kata Soleman B Ponto kepada SINDOnews, Kamis (9/11/2017).Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI ini menilai registrasi ulang kartu prabayar memang perlu dilakukan.
Tetapi sebaiknya sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku.“Nah di gerai operator dalam form-nya diminta mengisi nama ibu atau nomor KK. Ini yang tidak benar, seharusnya hanya NIK (nomor induk kependudukan). Ditambah lagi harus tanda tangan,” bebernya .
Dia menegaskan, nomor KK jika diketahui seseorang bisa dimanfaatkanuntuk kejahatan, khususnya perbankan.Sebab di sana tercantum nama ibu dananak-anaknya.“Nomor KK bila diakses akan membukanama orang tua dan anak.
Jika si anak punya rekening, kartu kredit, atau apa pun yang berhubungan dengan perbankan, maka ada potensi pembobolan,” sebut Ponto.Khusus di gerai operator, dia mempertanyakan keamanan data dari pelanggan yang registrasi ulang.
Karena belum ada jaminan pasti data akan aman.“Saya khawatir gagalnya registrasi ada permainan sehingga memaksa pelanggan mendatangi gerai. Pelanggan prabayar banyak dari kalangan menengah ke bawah yang tidak terlalu kritis terhadap hal-hal seperti ini.
Kita harus ingatkan ini data penting. Saya berharap masyarakat menunda pendaftaran sampai ada perbaikan,” tandasnya.Dia pun meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melihat kembali kekurangan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
Sementara itu, Noor Iza, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas KementerianKomunikasi dan Informatika menegaskan, adanya ketentuan memuat nama ibu atau nomor KK di dalam form di gerai seperti yang dinyatakan dalam permen registrasi.“Pelanggan diminta memuat nama ibu atau no KK,” ungkapnya.
Saat SINDOnews menelusuri revisi permen memang ada lampiran yang meminta pelanggan mengisi nama ibu kandung. Atau bisa juga memilih opsi nomor kartu keluarga. Form ini harus diisi oleh pelanggan yang gagal melakukan registrasi.
(Sindo)
Berita Lainnya
Pilpres 2019: Makar Terhadap Kedaulatan Rakyat Oleh Perusahaan Survei Dan Media Mainstream
Sebuah Truk TNI Batalyon 751 Sentani Terguling di Jayapura, 11 Prajurit Terluka
141 Warga Pekanbaru Ditangkap Buang Sampah Sembarangan
BM 8651 BA Mobil Operasional Pembangunan Jalan Nasional Kuansing-Pekanbaru Hangus Terbakar
BPS: Nilai Tukar Petani Riau Alami Merosot
KLHK Berhasil Gagalkan Penyelundupan Orangutan di Dalam Bus Cargo di Pekanbaru
Inilah 4 Fakta Foto yang 'Hantu' Viral di Malang
Bupati Inhil Kembali Melepas Keberangkatan JCH Kloter 3 Menuju Madinah
Saling Bersinergitas, BC dan Polisi dan Berhasil Gagalkan Penyelundupan Narkoba 14 Kilogram
Panwaslu Riau: Ada 15 Pertanyaan Saat Pemanggilan Pjs Bupati Inhil Rudyanto
Saat Liburan ke Bali, Wisatawan India Tepergok Gondol Barang-barang Hotel
Baru 20 Persen Perbaikan Jalan di Pekanbaru