Bualbual.com, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menuding anggaran perjalanan dinas DPRD Riau yang mencapai Rp426 miliar tidak wajar. Pimpinan DPRD Riau berjanji akan memangkas anggaran itu jika memang mencapai nominal yang dipolemikkan. Hal ini juga dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman. Ia pun mengaku kaget dengan jumlah anggaran sebanyak itu yang dialokasikan untuk kegiatan perjalanan dinas. "Jumlah itu terlalu banyak. Jika memang benar sebanyak itu, saya yang akan memangkasnya. Serahkan saja datanya ke saya," sebut pria yang akrab disapa Dedet ini, pekan lalu. Dedet menjelaskan bahwa penganggaran perjalanan dinas ini harus sesuai dengan kebutuhan dan berbasis kinerja. "Jika di SKPD itu tidak perlu dilakukan konsultasi hingga ke luar daerah, untuk apa dianggarkan perjalanan dinas," tegasnya. Selain itu untuk setiap kegiatan di luar daerah, ia juga meminta aturannya diperketat. Kalau perlu harus ada izin dari gubernur untuk tiap keberangkatan. Sehingga perjalanan dinas tersebut bisa dipertanggungjawabkan. "Karena banyak juga SKPD yang pandai-pandai menganggarkan perjalanan dinas ini di pos yang lain," sebut politisi Partai Demokrat ini. Sedangkan bagi Anggota DPRD, perjalanan dinas ini merupakan bagian dari pekerjaannya. Dedet menjelaskan sebagai bagian dari pembuat aturan, DPRD perlu melakukan konsultasi dengan Pusat dan lainnya. "Kalau DPRD tupoksinya memang seperti itu. Banyak berkunjung ke luar daerah agar bisa merancang regulasi yang tepat. Pergi pun harus bersama-sama pansus," jelas Dedet. "Kalau anggaran untuk Anggota Dewan saya tidak ingat karena ada di buku APBD," tutup Dedet. *(sr5/in)