Bualbual.com, Sejumlah orang yang mengatasnamakan dari Laskar Muda Melayu Riau (LM2R) meggelar aksi damai di Kantor Bupati Kepulauan Meranti dan dilanjutkan ke Kantor DPRD Kepulauan Meranti. Senin (14/5/2018). Informasi dirangkum, aksi damai dilakukan menyikapi persoalan pengadaan Mobil Dinas Pemda Kepulauan Meranti dan Honorer Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Puskesmas yang sangat tidak relevan pada perekonomian masyarakat serta sarana prasarana jauh dibawah standar. Aksi damai dari Laskar Muda Melayu Riau ini dipimpin oleh Jefrizal sebagai Korlap, dengan massa yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Pantauan media, aksi damai pagi itu dimulai dari daerah persiapan Jalan Pramuka Kelurahan Selatpanjang Timur, peserta aksi damai melakukan pawai jalan kaki menuju Kantor Bupati di Jalan Dorak, Selatpanjang Timur. Di Kantor Bupati, peserta aksi damai menyampaikan orasi dan tuntutan kepada pejabat Bupati dan ditanggapi oleh Sekretaris Daerah Kepuluan Meranti Drs. Yulian Norwis, namun peserta aksi tidak menerima penjelasan dari Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti. Selanjutnya Peserta Aksi damai bergeser dari Kantor Bupati menuju Kantor DPRD Kepulauan Meranti dan menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Aspirasi tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan SE. Ketua DPRD Kepulauan Meranti kemudian meminta peserta aksi damai untuk masuk ke dalam ruangan untuk menyampaikan orasi, namun peserta aksi tidak mau untuk masuk ke dalam ruangan sehingga peserta aksi hanya menyampaikan orasi di depan kantor DPRD dan kemudian membubarkan diri. Adapun tuntutan peserta Aksi Damai diantaranya: 1. Meminta Bupati Kepulauan Meranti membayar honor TKS Puskesmas Se Kabupaten Kepulauan Meranti, mengisi POSTU, POLINDES, yang hari ini hampir mengalami kekosongan di setiap desa yang ada sedang biaya terus teralokasi serta DPRD Kepulauan Meranti jangan membisu. 2. Meminta Bupati mengoptimalisasi peran OPD dalam bekerja, meski tercatat honorer sementara Pemda Kepulauan Meranti 2017 sebanyak 4.574 orang yang menghabiskan anggaran berkisar Rp. 6 milyar perbulan dan 84 Milyar pertahun belum lagi tenaga honorer KEMENAG lebih kurang 300 orang, hal ini juga perlu keseriusan DPRD dalam pengawalan dan kontroling. 3. Meminta Bupati Kepulauan Meranti memberikan gaji honorer sesuai standar UMK dan mengangkat Honorer agar di SK kan hingga punya legalitas yang jelas. 4. Tercatat antara 38 OPD, hanya 20 OPD yang menyerahkan data honorer ke BKD sehingga timbul aburadur jumlah honorer berkepanjangan dan terkesan pihak terkait lepas tangan. 5. Mendesak DPRD menarik kembali keputusan pembelian mobil dinas Bupati senilai Rp. 1.950 Milyar karna dianggap masih layak dipakai dan tidak sesuai sarana prasarana yang ada didaerah Kep. Meranti hingga Bupati Kep. Meranti kami harap meredamkan nafsu dalam pembeliannya (permendagri 76/pmk 06/ 2015 tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan didalam negeri). 6. Jika tuntutan ini tidak direalisasikan makan kami akan terus melakukan aksi sampai waktu yang tidak ditentukan. Aksi damai tersebut mendapat pengawalan Personil Polres Kepulauan Meranti yang berjumlah 60 orang, dipimpin langsung oleh Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Afrizal Asri SIk. "Giat berakhir sekitar pkl 10.25 Wib, selama giat berlangsung situasi terdapat dalam keadaan aman terkendali," ungkap Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP La Ode Proyek SH, melalui Kasubag Humas AKP Amir Husin.(nur)   Sumber: bengkalisone.com