BUALBUAL.com - Anggota DPR RI Dapil Riau, Abdul Wahid mempertanyakan komitmen negara kepada daerah terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Hal ini lontarkan Abdul Wahid saat Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Arifin Tasrif. Wahid meminta komitmen ini dikarenakan Blok Rokan yang merupakan ladang minyak terbesar di Indonesia akan dikelola PT Pertamina mulai tahun 2021 mendatang. Ketua DPW PKB Riau ini menceritakan, bahwa Riau selama 60 tahun sebagai daerah penghasil minyak tidak pernah diperhatikan negara. Padahal lifting minyak di Riau pernah mencapai 1 juta barel per hari. "Baru setelah reformasi, ada UU Bagi Hasil. Itupun setelah lifting minyak turun, setelah perhari 200-300 ribu barel saja perhari. Kami tak akan protes jika semua ini seimbang. Pembangunan Riau pada negara melimpah, tapi pendekatan negara ke Riau sangat minim. Bahkan kalau kita lihat sekarang, tak ada sama sekali proyek negara yang signifikan oleh Riau," tegas Abdul Wahid di hadapan menteri, Rabu (27/11/2019) lalu. Untuk itu, kata Wahid lagi, harus ada negosiasi pusat dengan daerah, soal tata kelola blok Rokan tersebut. Bagaimana agar jangan Blok Rokan ini didominasi Pertamina semuanya. Akan tetapi diberi kesempatan kepada Riau untuk mengelolanya. "Kami menghargai ada Participating Interest (PI) 10 persen. Tapi rupanya PI ini berbeda-beda, rupanya Aceh bisa 20 persen PI nya. Kok Riau cuma 10 persen. Apakah kami harus teriak merdeka lagi? Ketika kami teriak baru dikasi CPP Blok. Ini harus jadi catatan bersama, Riau harus diperhatikan dari sumbangsihnya penghasilan terbesar Migas," cakapnya lagi. Selain persoalan Migas, ada juga beberapa catatan penting lainnya terkait Riau yang disampaikan Abdul Wahid di hadapan Mentri.     Sumber: Cakaplah.com