BUALBUAL.com - Wacana Pemerintah Provinsi Riau meminjam dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mendapat sorotan dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau. Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi mengatakan, seharusnya pemerintah dengan jelas membuka informasi ke publik apa saja infrastuktur yang akan dibangun dengan meminjam dana sebesar Rp 4 triliun ke BUMN tersebut. Menurut Triono, selain menjelaskan peruntukkan dana sangat besar itu, Pemprov Riau juga harus transparan soal skema pinjaman, termasuk soal sumber dana untuk pembayaran. Apalagi di beberapa daerah lain yang sudah melakukan peminjaman hutang ke SMI sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur yang produktif, seperti Rumah Sakit. "Pemerintah belum clear menjelaskan, infrastruktur jalan yang mau dibangun itu apa. Harus jelas dulu. Lagi pula kita sejauh ini melihat, belum menemukan ada dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena dalam RPJMD itu tidak ada optimalisasi melalui peminjaman sehingga ia masuk dalam struktur rencana keuangan daerah," kata Triono. Dipaparkan Triono, skema utang yang dilakukan Pemprov Riau bukan hal baru dan sah saja dilakukan sepanjang penggunaannya terukur. Misalnya uang tersebut digunakan untuk pembangunan jalan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti kawasan industri yang dikelola Pemda. "Harus terukur, berapa kemungkinan keuntungan ekonomi, kalau memang untuk mendongkrak perekonomian, atau hanya untuk sarana saja," katanya lagi Namun, sejauh ini belum terlihat peminjaman tersebut masuk di RPJMD, sehingga belum diketahui apakah hal ini sesuatu yang terencana secara sistematis sehingga bisa mengukur pengembalian ke depan, atau sesuatu yang baru saja karena ada tawaran. "Atau ini baru saja karena ditawari PT SMI, kan bisa saja. Karena yang beri duit juga ada kepentingan kan, ini yang Kami lagi detail membahas RPJMD pemerintah. Karena kalau kita membaca selama 5 tahun ke depan itu, kalau dalam konteks jalan dan jembatan yang akan dibangun oleh pemerintah Riau itu adalah targetnya memperbaiki jalan sehingga jalan tersebut bisa dalam kondisi aspal, itu mencapai 52 persen dari 2.700 kilometer, kemudian target rigid adalah 20 persen dari total sepanjang jalan yang ada. Nah hanya menyisakan selama 5 tahun ke depan itu 10 persen kondisi tanah dan dan 15 persen kerikil. Itu hanya membutuhkan uang 4 triliun," cakapnya lagi. Karena itu, Ia mempertanyakan peminjaman dana Rp4 triliun itu untuk menuntaskan pembangunan jalan hingga 2024 atau bersifat tahunan. "Ini yang perlu memang kami agak dalam lagi melihatnya. Karena yang namanya pemerintah, segala sesuatu dalam pengelolaan keuangan harus terencana sejak awal. Sejauh yang kami baca itu tidak ada RPJMD membahas soal hutang. Jadi Pemprov harus detail menyampaikan ini," paparnya. Ditambahkan Triono, karena kebijakan tersebut berkenaan dengan kebijakan publik, maka harus disampaikan ke publik dengan clear untuk menjelaskan, terkait utang tersebut untuk apa dan bagaimana proses pengembaliannya. "Hutang di dalam APBD diperbolehkan asal dibawah 75 persen dari total pendapatan daerah," tegasnya.