Bualbual.com, Pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium diduga karena Presiden Joko Widodo lebih mementingkan kepentingan politik Pilpres 2019 ketimbang kondisi keuangan negara secara keseluruhan.

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda Sari mengatakan, jika hal itu benar terjadi, maka keputusan Jokowi kurang bijaksana.

"Kalau memang alasannya hanya mau menghadapi Pemilu kemudian di sisi popularitas dan elektabilitas, saya kira agak kurang wise," tegas Imelda dalam diskusi bertajuk "BBM dan Situasi Kita" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10).

Pasalnya menurut dia, keuangan negara sudah semakin mengkhawatirkan. Salah satu penyebabnya karena nilai tukar rupiah yang kini sudah mencapai Rp.15.200 per dolar AS. Sementara harga minyak mentah yang sudah mencapai 85 dolar per barel hanya memakai asumsi APBN dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp.14.500.

Kondisi tersebut ditegaskannya hanya akan memberatkan Pertamina.

"Kita lihat kalau beban ini hanya diberikan kepada Pertamina. Beban utang Pertamina juga cukup besar, kemudian untuk mensubsidi Premium itu dimasukan kepada Pertamina itu menurut saya kurang pas untuk mengurangi beban pada APBN," ujar Imelda.

Editor : BBC Sumber : RMOL.co