BUALBUAL.com, Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kabinet Reformasi yang juga Tokoh Masyarakat Riau, Syarwan Hamid, mempertanyakan apa alasan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) untuk memberikan gelar adat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pensiunan jenderal bintang tiga ini mengatakan, hingga kini belum ada jasa Presiden Jokowi untuk Provinsi Riau yang bisa dinikmati oleh rakyat di Bumi Lancang Kuning ini. Termasuk, digadang-gadangkan jasa Jokowi ke Riau adalah pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4 km, kini sedang digesa penyelesaiannya. "Proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai sudah ada, bahkan sebelum Jokowi menjadi presiden. Jalan tol itu proyek sudah lama," kata Syarwan Hamid. Tak hanya itu, menteri yang melahirkan UU Otonomi Daerah tersebut juga mengkritisi keputusan LAMR akan memberikan gelar adat kepada Jokowi. Ia bahkan menuding LAM Riau sekarang bukan lagi seperti LAM dahulu yang menjunjung tinggi musyawarah dalam memutuskan segala sesuatu. "Ketua LAM sekarang seolah menganggap LAM milik pribadi, mereka mengambil keputusan sendiri," ungkap Syarwan. Jenderal kelahiran Siak ini menjelaskan, dalam LAM ada peran tokoh-tokoh adat, orang tua-orang tua, dan tokoh lainnya yang harus dilibatkan dalam mengambil sebuah keputusan Apabila, tutur Syarwan, LAM memang ingin memberikan gelar adat kepada Jokowi, maka tidak seharusnya gelar tersebut diberikan saat Jokowi menyandang status sebagai Calon Presiden 2019-2024. "Situasi sekarang ini kan masa tahapan Pilpres, jadi sangat kental nuansa politisnya," tuturnya.

Bahkan hingga sekarang, ujar mantan Kassospol ABRI ini, belum mengetahui apa dasar LAMR memberikan gelar adat kepada Jokowi.

Sementara itu, ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Seri Syahril Abubakar saat dimintai konfirmasi mengenai tudingan Syarwan Hamid tersebut, melalui telepon seluler maupun pesan singkat di aplikasi WhatsApp, belum bisa memberi keterangan. "Jumpa saja di LAM," singkatnya, Kamis, 22 November 2018. Namun, saat RIAUONLINE.CO.ID mencoba menemuinya di Balai Adat jalan Diponegoro, Datuk Syahril mengatakan, ia idak bisa ke Balai Adat karena ada urusan tidak bisa ditinggalkan. "Urusan dengan Sekretariat MKA, silahkan ke Datuk Taufik Ikram, kontaknya minta ke sekretariat," balasnya, Jumat, 23 November 2018. Sementara itu, Sekretaris DPH LAM Riau, Datuk Taufik Ikram Jamil, saat dihubungi Jumat, 23 November 2018, beralasan ia sedang ada acara, sehingga tidak bisa diwawancarai. Terakhir, saat RIAUONLINE.CO.ID mencoba menghubungi kembali hari ini, Sabtu, 24 November 2018, nomornya dalam keadaan tidak aktif.   Sumber: riauonline.com