BUALBUAL.com, Batalnya pemilihan rektor Universitas Riau untuk kali ketiga kalinya sangat disayangkan Komisi V DPRD Riau yang juga membidangi pendidikan. Wakil rakyat menyebut, ada unsur politis terhadap pemilihan tersebut. Unsut politis yang dimaksud dialamatkan untuk Kemenristekdikti yang merupakan atasan dari Universitas Riau. "Kalau sudah dimasuki ranah politik begini, ini sangat berbahaya, harusnya diserahkan ke universitas saja," kata Husaimi Hamidi, anggota Komisi V kepada wartawan, Kamis (06/12/18). Politisi PPP ini tampak memaklumi adanya aturan yang menerangkan bahwa kementerian mempunyai hak dalam pemilihan rektor, termasuk rektor Universitas Riau. "Yang tau daerah itu kan kita, kita ini kan otonom, harusnya kita yang menentukan, jangan otonom setengah-setengah begini, ini sudah tidak betul," tegasnya. Lebih lanjut dikatakannya, universitas sudah dewasa dan selayaknya diberikan kebebasan penuh dalam lemilihan rektor. Sebab, yang akan merasakan kepemimpinan rektor terpilih adalah civitas akademika yang ada di suatu universitas. "Ini sangat mengecewakan, jangan-jangan nanti kepala sekolah ditentukan kementerian juga, kementerian ini cukup menyetujui sajalah," tutup politisi asal Rohil ini. Sebelumnya, panitia pemilihan sudah mengirimkan tiga nama calon rektor ke kementerian. Ketiganya yakni, Prof Aras Mulyadi, DEA, Dr Deni Efizon dan Dr Zulkarnain. Pemilihan awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2018. Tapi waktu itu, kementerian masih meneliti rekam jejak calon sehingga pemilihan diundur. Setelah diundur, pemilihan rencana akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2018. Tapi, dengan alasan yang tidak pasti, akhirnya pemilihan kembali diundur untuk kedua kalinya. Kemudian, rencananya pemilihan akan kembali dilaksanakan pada Rabu kemarin. Lagi-lagi terpaksa diundur karena adanya surat dari Kemenristekdikti yang meminta pemilihan diundur sampai waktu yang tidak ditentukan. ***   (riauterkini.com)