Lintas Komisi Minta Penjelasan Terkait Penerangan Jalan
BUALBUAL.com - Lintas Komisi DPRD Bengkalis memanggil PT. PLN, Dinas Perkim, dan BPKAD untuk melakukan mediasi berkaitan dengan tunggakan pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU), Selasa (16/02/2021).
Pimpinan rapat H. Adri meminta keterangan dari pihak terkait mengenai alasan tunggakan pembayaran PJU hingga terjadinya pemutusan penerangan jalan di Kota Bengkalis dan sekitarnya.
Ketua Komisi II Ruby Handoko alias Akok juga menyatakan kekecewaannya karena pemadaman lampu jalan ini bertepatan dengan hari Imlek yang mana banyak masyarakat luar yang berkunjung ke Bengkalis.
Mengenai hal tersebut, menurut Asisten II Setda H. Heri Indra Putra menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran yang terjadi akibat adanya perubahan sistem penganggaran yang baru yaitu melalui Sistem Informasi Pemerinta h Daerah (SIPD) yang mengakibatkan beberapa kendala karena ada penyesuaian yang harus dilakukan.
"Namun BPKAD dan Dinas Perkim sudah berkoordinasi terkait hal ini, satu atau dua hari kedepan pembayaran sudah bisa diselesaikan," jelasnya lagi.
Pihak BPKAD menjamin kedepannya tidak akan lagi terjadi keterlambatan pembayaran PJU ini demi pelayanan kepada masyarakat, "Kami juga akan terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi bersama pihak PLN dan Dinas Perkim agar kejadian serupa tidak terjadi lagi," tambahnya.
etua DPRD H. Khairul Umam yang berkesempatan hadir menyampaikan agar kedepannya hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
"Komunikasi dan koordinasi juga harus dijaga dengan baik sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat bisa berjalan harmonis," tutup Khairul Umam.
Berita Lainnya
Muamar Armain Minta Disdik Inhil Bekerja dan Mencarikan Solusi Terkait Guru Honorer yang tidak Masuk Dalam Dapodik
Banyak Menjadi Korban, Anggota DPR RI Syamsurizal Desak Pemerintah Tertibkan Pinjol Resahkan Masyarakat
DPRD Riau: Bisa Membangun Tapi Tak Bisa Merawat, Stadion Utama Riau Tak Masuk Venue Piala Dunia U-20
LAMR Tolak Upaya Oknum DPRD Riau Gabungkan Disbud dengan Dinas Lain, Ini Alasannya
PKB Riau Bahas Hak dan Kewajiban Anggota DPRD hingga Pilkada di Muspimwil
Tak Kunjung Dibuka DPRD Riau: Pertanyakan Sikap Pemprov Tentang RTH
Soal RTRW, Empat Kabupaten Usulkan Pelepasan 240 Hutan ke Pansus DPRD Riau
Untuk Mendongkrak Harga sawit, DPRD Riau Dorong Pendirian Pabrik Industri Hilir
Septian Nugraha Sosper No.3 Tahun 2022 Terkait Pelayanan, Penempatan Dan Penempatan Naker Lokal
Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis: Kecewa Atas Sikap PT. PCR Sebanga
Anggota DPRD Provinsi Kepri Raja Bakhtiar: Mari Kita Jaga Kondusifitas Kepri
Lima Bulan Guru THL Tidak Terima Gaji Komisi E DPRD Riau Pangil Disdik