Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto Belum Terima Draft APBD Perubahan 2021

BUALBUAL.com - Sampai bulan Agustus ini pihak DPRD Riau belum melakukan proses APBD Perubahan 2021 karena draft Kebijakan Umum Anggara (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan 2021 belum diterima oleh DPRD Riau dari Pemerintah Provinsi Riau.
"KUA PPAS belum masuk. Masih menunggu Pemprov yang masih perencanaan penyusunan," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, Selasa (3/8/2021).
Hardianto mengatakan, pihaknya di DPRD Riau mendorong agar Pemprov Riau segera menyampaikan APBD Perubahan 2021 ke DPRD Riau agar bisa dibahas bersama-sama. Pembahasan ini terutama menyangkut anggaran refocusing penanganan pandemi Covid-19 dan Karhutla di Riau.
"Prediksi saya adalah pengamanan kebutuhan anggaran Covid-19 hingga akhir tahun. Kedua adalah antisipasi potensi karhutla," katanya.
Ia juga berharap paling ideal APBD Perubahan 2021 ini sudah selesai akhir September. "Kalau ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk dilanjutkan maka APBD Perubahan akan dibahas bersama. Jika disepakati tidak dibahas sama sekali juga boleh dan itu tidak melanggar aturan," katanya.
Berita Lainnya
Banggar DPRD Bengkalis : Anak-anak Panti Asuhan Wajib Kita Bantu!
Anggota DPR RI Muhammad Toha Dukung Bulog Jadi Badan Pangan
Sebut Komisi C DPRD Riau, Replanting Kelapa Sawit PT Indosawit Subur Disebut Melanggar Undang-undang
Jalan Provinsi di Daerah Banyak Rusak, Dewan Inhil Desak BPKP Audit Anggaran Pembangunan
Hardianto: Ketua Komisi D DPRD Riau, Terkait 28 Pejabat Dinas PUPR Riau ingin mundur Pasca Kasus RTH, Gubri Harus Turun Tangan
Wow Benarkah! Anggaran Reses Satu Orang Anggota DPRD Riau Sebesar Rp349 Juta?
Uang 70 Milyar Ada di Kasda Inhil, Tunda Bayar Proyek 2019 Segera Dilunasi
Perda Telah Disetujui Mendagri DPRD Riau Resmi Mendapatkan Kenaikan Tunjangan
Terungkap! Pansus COVID-19 Temukan APD dari Dinas Kesehatan Bengkalis Tidak Memenuhi Standar
Nelayan Inhu dapat Bantuan, Abdul Wahid: Dinas di Daerah Harus Jemput Bola untuk Dapatkan Anggaran Pusat
Anggota Komisi VII H. Abdul Wahid Buka FGD Pembangunan Pipa Tranmisi Gas Bumi Dumai-Sei Mangkei
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak menjadi Perhatian Khusus Komisi IV