PILIHAN
Tak Dengar Kabar, Sanksi Kepala Daerah di Riau yang Terang-terangan Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf?
BUALBUAL.com, Bawaslu provinsi Riau belum dapat kabar dari Kemendari terkait tindak lanjut rekomendasi pihaknya yang meminta 11 kepala daerah di Riau diberi peringatan karena terang-terangan deklarasi mendukung Capres nomor urut 01, Joko Widodo.
Sikap kepala daerah tersebu dinilai salah karena melanggar Undang Undang tentang pemerintah daerah.
Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima laporan dari Kementerian dalam Negeri. "Hingga saat ini kita belum dapat kabar dari Kemendagri," kata Rusidi, Jumat (7/12/2018).
Meski demikian, Bawaslu hanya bisa menunggu apakah rekomendasi tersebut dilaksanakan Kemendagri atau tidak. "Kita tunggu saja, yang jelas kita sudah berikan rekomendasi, dan tugas kita sudah selesai," tukasnya.
Seperti diberitakan CAKAPLAH.com sebelumnya, Bawaslu Riau merekomendasikan 11 kepala daerah di Riau kepada Kemendagri untuk diberi sanksi teguran karena melanggar peraturan tentang pemerintah daerah. Rekomendasi itu sudah dikirimkan ke Kemendagri beberapa waktu yang lalu.
Sumber: cakaplah.com

Berita Lainnya
Acara Deklarasi Dukung Jokowi di Yogya Di Warnai Keributan
Kota Tanjungpinang akan dilalui jalur Gerhana Matahari Cincin pada 26 Desember 2019 mendatang
Jokowi Lanjutkan 'Satu Peta' Vs Prabowo Janji Stop Reklamasi 'Visi Misi Capres Soal Lingkungan Hidup'
DPRD Provinsi Riau Minta Pemerintah Pusat Turunkan Harga BBM
Tiga Kritik Ketua MPR ke Pemerintahan Jokowi
Untuk Apa Saja? Pemprov Riau Akan Terima Uang Rp 1,7 Triliun dari Amerika Serikat
Ditanya pilih Jokowi atau Prabowo, Ini Kata Tommy Soeharto
Gubernur Kepri Jalani Pemeriksaan di Mapolres Tanjungpinang Terkait Dugaan OTT oleh KPK
Tudingan Fadli Zon: Jokowi manfaatkan Antasari buat kepentingan politik
Pemprov Kepri Harus Siapkan Bus, Jembatan 2 Dompak Tanjungpinang Keropos 'Warga Menjerit'
Syahrial Nasution Sebut Pemikiran Nadiem Makarim Soal Peruntukan Sekolah Negeri Absurd
Model Ala Pembangunan Jokowi, yang Sebatas Demi Kepentingan Pemilu