BUALBUAL.com, Jelang debat capres perdana, paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinilai hanya menyertakan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam visi-misinya karena bersinggungan dengan pendukungnya belakangan ini. Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar mengatakan hal itu terlihat dalam visi misi serta pidato kebangsaan Prabowo Subianto yang dilakukan awal pekan ini. "Prabowo-Sandi hanya merespons isu-isu yang dihadapi kelompoknya seperti kebebasan berserikat, dukungan media. Jadi tidak menjawab permasalahan HAM aktual," kata Wahyudi dalam Kongkow Konstitusional: Menyigi Visi Misi Calon Presiden 2018 di kantor Kode Inisiatif, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (16/1). Ia menyoroti hal ini sebab HAM akan menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam debat perdana pasangan calon presiden dan wakil presiden, Kamis (17/1). Jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat, kata Wahyudi, menjadi tindak lanjut atas sejumlah penolakan terhadap aksi #GantiPresiden di beberapa daerah seperti Batam dan Pekanbaru. Ia juga menyoroti kebebasan pers. Prabowo sebelumnya menyatakan media massa Indonesia memanipulasi demokrasi sebagai 'kesalahan besar'. Hal itu terkait anggapan media massa tak berimbang memberitakan aksi reuni 212 di Monas tahun lalu. Pandangan serupa disampaikan Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi. Ia mencontohkan penangkapan sejumlah pendukung Prabowo oleh aparat akibat dugaan perkara tertentu seperti Bahar bin Smith atas kekerasan dan Al Khathatat untuk dugaan makar. "Merasa isu (persekusi dan larangan kebebasan berkumpul) menimpa Prabowo-Sandi dan timnya setahun belakangan," ujar Veri menanggapi terkait akan digelarnya debat capres 2019 yang perdana esok hari. PR Jokowi Belum Selesai Sementara itu, Wahyudi menyatakan secara garis besar visi dan misi paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin adalah melanjutkan pekerjaan rumah yang belum selesai dalam periode pertama pemerintahan sang petahana. Beberapa hal yang menjadi misi Jokowi untuk periode selanjutnya adalah tetap menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, perlindungan minoritas, hak properti, pemasukkan ham dalam kurikulum, kebebasan beragama, dan koordinasi penegakan HAM dengan aparat. "Jokowi-Maruf kontennya mencoba menjawab persoalan HAM aktual, meski sebatas melanjutkan agenda HAK periode sebelumnya," tutur Wahyudi. Periode selanjutnya, kata Wahyudi, Jokowi seharusnya mendetailkan masalah dan penyebab janji kampanye yang sebelumnya tak dapat terealisasi. Di tempat yang sama, Direktur Imparsial Al Araf menanggapi hal itu dengan upaya pemerintahan Jokowi dalam menyelesaikan persoalan HAM masa lalu melalui simposium yang sempat dipimpin Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan. Pada 2016 silam, pemerintah mengumpulkan semua keluarga korban pelanggaran HAM berat bersama aparat. Namun, upaya itu terhenti sebab lahirnya simposium tandingan dari purnawirawan. Lahirnya simposium tandingan kemudian membuat masyarakat berpikir pemerintah sedang membangkitkan kembali komunisme di Indonesia. "Dampaknya pemerintah defensif sehingga langkah selanjutnya tidak dilakukan. Kalau seandainya simposium tidak ada, mungkin ada lanjutan (penyelesaian HAM berat masa lalu)," kata Al Araf. Debat capres-cawapres perdana digelar besok di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat capres perdana ini dimulai pada Kamis (17/1) malam dan wajib disiarkan 18 stasiun siaran antara lain: TVRI, RRI, Kompas TV, Rajawali TV, RCTI, GTV, MNC TV, iNews TV, Trans TV, Trans7, CNNIndonesia, MetroTV, SCTV, Indosiar, TVOne, ANTV, Berita Satu TV, dan Net TV. Ikuti live streaming, live report, dan cek fakta debat capres 2019 di CNNIndonesia.com pada 17 Januari 2019 mulai pukul 19.00 WIB.   Sumber: cnnindonesia