PILIHAN
Kartu Sakti Jokowi Solusi Receh Mirip Jualan Permen Lolipop 'Rizal Ramli'
BUALBUAL.com, Bagi-bagi kartu sakti kembali menjadi andalan calon presiden petahana Joko Widodo dalam menghadapi Pilpres 2019. Ada tiga kartu yang dipamerkan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra Kerja.
Seolah benar-benar sakti, kartu-kartu itu kembali dipamerkan pendamping Jokowi, KH Maruf Amin saat debat ketiga Pilpres 2019 bertajuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan
Bagi ekonom senior DR Rizal Ramli, kartu-kartu sakti Jokowi itu sebatas solusi recehan yang tidak akan tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif.
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu bahkan menganggap Jokowi layaknya sedang jualan permen lolipop, yang manisnya menggiurkan tapi tidak mampu menyelesaikan dalam bidang pendidikan dan lapangan kerja.
“Bagaikan jualan permen lolipop, kartu-kartu itu hanya pemanis yang menggiurkan. Apalagi pembiayaannya tidak jelas,” terang pria yang akrab disapa RR itu dalam talkshow di TVOne sesaat lalu, Rabu (20/3).
RR turut mempertanyakan pembiayaan kartu sakti Jokowi. Ini mengingat tax ratio Indonesia berada di garis terendah, yakni hanya berkisar 10 hingga 11 persen. Artinya, untuk membiayai kartu-kartu sakti Indonesia dapat dipastikan akan menggunakan dana pinjaman asing.
“Masak mau pinjam untuk pesta bagi-bagi kartu. Kami khawatir pesta kartu ini hanya permen lolipop untuk memenangkan Pak Widodo kembali,” sambung RR.
Bukan RR namanya jika mengkritik tanpa memberi saran. Mantan Menko Kemaritiman itu menguraikan bahwa kualitas pendidikan yang rendah hanya bisa diperbaiki dgn penyederhanaan kurikulum, penghapusan Ujian Nasional (UN), strategi kompetisi nasional, dan perbaikan kualitas guru.
“UU Land Grant dan bebas pajak universitas,” terangnya.
Sementara mengenai pembukaan lapangan kerja, RR menilai hal itu tidak akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi selalu mentok di angka 5 persen seperti tiga tahun terakhir.
Setidaknya, sambung Rizal, pemerintah harus mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen agar lapangan pekerjaan terbuka lebar.
“Berdasarkan track record, Jokowi tidak punya kemampuan dan sulit dipercaya bisa naikkan ekonomi ke 8 persen. Karena kebijakan makronya super konservatif,” terangnya.
Sumber: RMOL.co

Berita Lainnya
Jokowi Minta Daerah Ganti Manajemen Anggaran Jadi Money Follow Programme
Cek Nama Kamu Terdaftar Sebagai Penerima BLT Karyawan Swasta Rp 600 Ribu Per Bulan?
Kubu Jokowi Sebut: Guru Korupsi Itu Mantan Mertuanya Prabowo 'Soeharto'
Pasangan Jokowi-Ma'ruf Dapat Suntikan Dukungan Relawan Lagi
Mendadak Terkenal Payung Jokowi di Aksi Damai 2 Desember
Di Rumah Sakit Jokowi Ngaku Puasa, Anaknya Bilang Sarapan
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana, Pastikan Pasokan Energi Nasional Aman, Cadangan BBM dan LPG di Atas Standar
Hamdi Muluk: Informasi Berlebihan Tentang Virus Corona Buat Psikologis Masyarakat Terganggu
Kamu Harus Tahu! Nikah di KUA Gratis, Tapi Jika Dilakukan di Luar Kantor Bayar Rp600.000, Cek Syaratanya Disini
UAS Angkat Bicara Terkait Wacana Kemenag RI Ingin Alihkan dana Haji untuk Penanganan Wabah Corona
Trending, Dedek Prayudi PSI: Kecam Sandiaga dinilai kurang membaca yang samakan Jokowi dengan Najib
Fahri Hamzah: Pertarungan Ahok-Anies Seperti Jokowi-Prabowo Jilid II