PILIHAN
Kartu Sakti Jokowi Solusi Receh Mirip Jualan Permen Lolipop 'Rizal Ramli'

BUALBUAL.com, Bagi-bagi kartu sakti kembali menjadi andalan calon presiden petahana Joko Widodo dalam menghadapi Pilpres 2019. Ada tiga kartu yang dipamerkan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra Kerja.
Seolah benar-benar sakti, kartu-kartu itu kembali dipamerkan pendamping Jokowi, KH Maruf Amin saat debat ketiga Pilpres 2019 bertajuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan
Bagi ekonom senior DR Rizal Ramli, kartu-kartu sakti Jokowi itu sebatas solusi recehan yang tidak akan tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif.
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu bahkan menganggap Jokowi layaknya sedang jualan permen lolipop, yang manisnya menggiurkan tapi tidak mampu menyelesaikan dalam bidang pendidikan dan lapangan kerja.
“Bagaikan jualan permen lolipop, kartu-kartu itu hanya pemanis yang menggiurkan. Apalagi pembiayaannya tidak jelas,” terang pria yang akrab disapa RR itu dalam talkshow di TVOne sesaat lalu, Rabu (20/3).
RR turut mempertanyakan pembiayaan kartu sakti Jokowi. Ini mengingat tax ratio Indonesia berada di garis terendah, yakni hanya berkisar 10 hingga 11 persen. Artinya, untuk membiayai kartu-kartu sakti Indonesia dapat dipastikan akan menggunakan dana pinjaman asing.
“Masak mau pinjam untuk pesta bagi-bagi kartu. Kami khawatir pesta kartu ini hanya permen lolipop untuk memenangkan Pak Widodo kembali,” sambung RR.
Bukan RR namanya jika mengkritik tanpa memberi saran. Mantan Menko Kemaritiman itu menguraikan bahwa kualitas pendidikan yang rendah hanya bisa diperbaiki dgn penyederhanaan kurikulum, penghapusan Ujian Nasional (UN), strategi kompetisi nasional, dan perbaikan kualitas guru.
“UU Land Grant dan bebas pajak universitas,” terangnya.
Sementara mengenai pembukaan lapangan kerja, RR menilai hal itu tidak akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi selalu mentok di angka 5 persen seperti tiga tahun terakhir.
Setidaknya, sambung Rizal, pemerintah harus mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen agar lapangan pekerjaan terbuka lebar.
“Berdasarkan track record, Jokowi tidak punya kemampuan dan sulit dipercaya bisa naikkan ekonomi ke 8 persen. Karena kebijakan makronya super konservatif,” terangnya.
Sumber: RMOL.co
Berita Lainnya
Astaga, Demi Pulang Kampung, Pemudik Nekat Sembunyi Di Bagasi Bus AKAP
Sandi Tutup Debat: Program Kami Cukup Kartu KTP, Macam-Macam Kartu Jokowi Bebani Anggaran
Kubu Jokowi Tolak Debat Pilpres Pakai Bahasa Inggris
Teori 'Propaganda Rusia' dan Kekesalan Jokowi Terhadap Fitnah
Sengketa 1.500 Hektar Lahan, BPN Riau di Demo Warga Koto dan Sebut Akan Temui Presiden Jokowi
Ditolak Beberapa Percetakan, Akhirnya, Buku Kebohongan 'Reformasi Agraria Jokowi' Segera Diproduksi
Zulkifli Hasan: Jokowi Tolak Tanda Tangani UU MD3 Itu karena Pencitraan
Jelang Kedatangan Jokowi ke Riau, Pawang Hujanpun Dipersiapkan!
Ternyata Gara-gara Ini, Jokowi Dianggap Ubah Nawacita Jadi Nawaduka
Presiden Jokowi Sebut Minyak Kelapa Kopra Bakal Jadi Bahan Bakar Pesawat Terbang
Hebat, Bakti Guru di Daerah Terpencil Ini Diakui Jokowi
Jika Benar Harus Diakui, Surya Paloh Minta Jokowi Jujur Soal Kebocoran Anggaran