PILIHAN
Kartu Sakti Jokowi Solusi Receh Mirip Jualan Permen Lolipop 'Rizal Ramli'

BUALBUAL.com, Bagi-bagi kartu sakti kembali menjadi andalan calon presiden petahana Joko Widodo dalam menghadapi Pilpres 2019. Ada tiga kartu yang dipamerkan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra Kerja.
Seolah benar-benar sakti, kartu-kartu itu kembali dipamerkan pendamping Jokowi, KH Maruf Amin saat debat ketiga Pilpres 2019 bertajuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan
Bagi ekonom senior DR Rizal Ramli, kartu-kartu sakti Jokowi itu sebatas solusi recehan yang tidak akan tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif.
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu bahkan menganggap Jokowi layaknya sedang jualan permen lolipop, yang manisnya menggiurkan tapi tidak mampu menyelesaikan dalam bidang pendidikan dan lapangan kerja.
“Bagaikan jualan permen lolipop, kartu-kartu itu hanya pemanis yang menggiurkan. Apalagi pembiayaannya tidak jelas,” terang pria yang akrab disapa RR itu dalam talkshow di TVOne sesaat lalu, Rabu (20/3).
RR turut mempertanyakan pembiayaan kartu sakti Jokowi. Ini mengingat tax ratio Indonesia berada di garis terendah, yakni hanya berkisar 10 hingga 11 persen. Artinya, untuk membiayai kartu-kartu sakti Indonesia dapat dipastikan akan menggunakan dana pinjaman asing.
“Masak mau pinjam untuk pesta bagi-bagi kartu. Kami khawatir pesta kartu ini hanya permen lolipop untuk memenangkan Pak Widodo kembali,” sambung RR.
Bukan RR namanya jika mengkritik tanpa memberi saran. Mantan Menko Kemaritiman itu menguraikan bahwa kualitas pendidikan yang rendah hanya bisa diperbaiki dgn penyederhanaan kurikulum, penghapusan Ujian Nasional (UN), strategi kompetisi nasional, dan perbaikan kualitas guru.
“UU Land Grant dan bebas pajak universitas,” terangnya.
Sementara mengenai pembukaan lapangan kerja, RR menilai hal itu tidak akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi selalu mentok di angka 5 persen seperti tiga tahun terakhir.
Setidaknya, sambung Rizal, pemerintah harus mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen agar lapangan pekerjaan terbuka lebar.
“Berdasarkan track record, Jokowi tidak punya kemampuan dan sulit dipercaya bisa naikkan ekonomi ke 8 persen. Karena kebijakan makronya super konservatif,” terangnya.
Sumber: RMOL.co
Berita Lainnya
TPS Gubri Syamsuar Nyoblos, Jokowi-Maruf Kalah Telak
Raja Juli PSI Minta Masyarakat Tidak Kufur Nikmat, Jokowi Banyak Berbuat untuk Riau
Survei BPI Jelang Pilpres 2019 Banyak Pendukung Jokowi Hijrah Ke Prabowo Subianto
Mari Kita Mengenal Chloroquine, Obat yang Disiapkan Jokowi untuk Corona
Ditanya pilih Jokowi atau Prabowo, Ini Kata Tommy Soeharto
Menkonomian RI: Pendaftaran Gelombang 1 Kartu Prakerja Dibuka Hingga 16 April
Syekh Ali Jaber Menangis: Saya Sedih Tak Bisa Tarawih, Terluka Tak Bisa Jumatan
Kata Jokowi: Jangan Bilang Ibu Pertiwi Diperkosa!
Jelang Pelantikan Jokowi, Polres Lampura Adakan Doa Bersama
Astaga, Demi Pulang Kampung, Pemudik Nekat Sembunyi Di Bagasi Bus AKAP
Amar Putusan Keluar, MK Tolak Pengujian UU No 2 Tahun 2002
Pertemuan DPD I Golkar dengan Presiden Jokowi Dinilai Percepat Konsolidasi Pilpres 2019