PILIHAN
Kartu Sakti Jokowi Solusi Receh Mirip Jualan Permen Lolipop 'Rizal Ramli'
BUALBUAL.com, Bagi-bagi kartu sakti kembali menjadi andalan calon presiden petahana Joko Widodo dalam menghadapi Pilpres 2019. Ada tiga kartu yang dipamerkan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra Kerja.
Seolah benar-benar sakti, kartu-kartu itu kembali dipamerkan pendamping Jokowi, KH Maruf Amin saat debat ketiga Pilpres 2019 bertajuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan
Bagi ekonom senior DR Rizal Ramli, kartu-kartu sakti Jokowi itu sebatas solusi recehan yang tidak akan tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif.
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu bahkan menganggap Jokowi layaknya sedang jualan permen lolipop, yang manisnya menggiurkan tapi tidak mampu menyelesaikan dalam bidang pendidikan dan lapangan kerja.
“Bagaikan jualan permen lolipop, kartu-kartu itu hanya pemanis yang menggiurkan. Apalagi pembiayaannya tidak jelas,” terang pria yang akrab disapa RR itu dalam talkshow di TVOne sesaat lalu, Rabu (20/3).
RR turut mempertanyakan pembiayaan kartu sakti Jokowi. Ini mengingat tax ratio Indonesia berada di garis terendah, yakni hanya berkisar 10 hingga 11 persen. Artinya, untuk membiayai kartu-kartu sakti Indonesia dapat dipastikan akan menggunakan dana pinjaman asing.
“Masak mau pinjam untuk pesta bagi-bagi kartu. Kami khawatir pesta kartu ini hanya permen lolipop untuk memenangkan Pak Widodo kembali,” sambung RR.
Bukan RR namanya jika mengkritik tanpa memberi saran. Mantan Menko Kemaritiman itu menguraikan bahwa kualitas pendidikan yang rendah hanya bisa diperbaiki dgn penyederhanaan kurikulum, penghapusan Ujian Nasional (UN), strategi kompetisi nasional, dan perbaikan kualitas guru.
“UU Land Grant dan bebas pajak universitas,” terangnya.
Sementara mengenai pembukaan lapangan kerja, RR menilai hal itu tidak akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi selalu mentok di angka 5 persen seperti tiga tahun terakhir.
Setidaknya, sambung Rizal, pemerintah harus mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen agar lapangan pekerjaan terbuka lebar.
“Berdasarkan track record, Jokowi tidak punya kemampuan dan sulit dipercaya bisa naikkan ekonomi ke 8 persen. Karena kebijakan makronya super konservatif,” terangnya.
Sumber: RMOL.co

Berita Lainnya
Kordias Pasaribu, PDI-P Senang LAM Riau Akui Jasa Jokowi Terhadap Riau
PHR–EMP Gelar Pertemuan Komunitas Pemeliharaan SKK Migas–KKKS 2023
Setelah Ba’asyir, Presiden Jokowi Ditantang GNPF Nyatakan HTI Legal
Ada yang Tahu! Pengertian Mudik dan Pulang Kampung
Berlaku Besok!!! Segera Cek IMEI-mu di Sini 'Tuk Tekan Jumlah Ponsel Ilegal'
Pemuda Pancasila Riau, Siap Menangkan Jokowi di Riau
Melapor Ke Jokowi: GP Ansor Sebut Ada Kelompok Radikal di Salah Satu Capres
Di ILC, Mahfud MD Ungkap Soal Ancaman Ma'ruf Amin ke Jokowi
Jokowi: Jangan Kufur Nikmat, Bersyukur Ekonomi Tumbuh Di Atas 5 Persen
Pilpres: Membandingkan Visi dan Visi Jokowi dan Prabowo Soal Kesehatan
Tinjau PTM, Wapres Kunjungi Sejumlah Sekolah di Jakarta
Wako Tanjungpinang: Memajukan Suatu Daerah Sangat Penting Keberadaan Peran Media Massa