PILIHAN
Syamsuar Masih Butuh Audit Putuskan BUMD 'Sakit'
BUALBUAL.com, PEKANBARU - Gubernur Riau H Syamsuar masih butuh audit untuk menentukan sikap, terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang 'sakit' termasuk perusahan daerah yang tak jelas lagi wujudnya.
Gubri berjanji, setelah audit tuntas akan ada sikap apakah masa depan sejumlah BUMD yang selama ini tak pernah memberikan kontribusi sama sekali bagi daerah.
"Memang ada beberapa BUMD yang masih dalam tahap pekerjaan. Tapi terhadap BUMD yang belum, saya minta diaudit dulu. Supaya nanti saya bisa tahu persis apa yang terjadi," kata Gubri, Selasa (30/4/19).
Audit yang kini sedang berproses di Badan Pengawas Keuangan dan Pembagunan (BPKP) Perwakilan Riau mutlak dilakukan, sebagai dasar keputusan yang akan diambil.
Ada pun menyinggung BUMD yang selama ini hanya bisa 'menyusu' meski usianya sudah lama didirikan, termasuk kelanjutan Riau Airlines (Ral) yang dalam keadaan mati suri. mantan Bupati Siak ini kembali mengatakan, kunci keputusan ada pada hasil audit.
"Makanya saya perlu audit terlebih dahulu oleh BPKP. Karena kami memang belum tahu secara utuh bagaimana kinerja BUMD. Jadi, makanya saya butuh audit dulu," ungkap Syamsuar.***
Sumber: riauterkini.com

Berita Lainnya
Tingkatkan Minat Baca Masyarakat, Bupati HM. Wardan Ikuti Rakoornas Perpustakaan 2020
Ical Prediksi Ada 6 Tokoh Bertarung Rebut Posisi Ketua Golkar
Perppu Disahkan, Pemerintah Sebut Belum Ada Ormas Lagi yang Akan Dibubarkan
Jaga Kebugaran Personel, Kodim 0314 Inhil Giat Lakukan Pembinaan Fisik
Saling Bahu Membahu Pemkab Inhil Bersama Polres dan Masyarakat Gotong royong Perbaiki Jalan Rusak
Bupati Kampar Dampingi Kalemdiklat Polri dalam Peninjauan, Pembangunan dan Penanaman 1000 Pohon di SPN Polda Riau
Ditudingan Lembek Tanggani Natuna, Prabowo Tanggapi dengan Santai
Aksi Perampokan Mesin ATM di Pekanbaru Gagal usai Kepergok Patroli Polisi
Terkait Uzin Galian C Supkon,Pihak HKi 4B, Beri Penjelasan
Tingkat Pelayanan Listrik di Prov Riau, Terendah Adalah Daerah Kabupaten Inhil
Bupati Meranti Lantik 175 Pejabat Eselon, 80 Orang ASN Mendapat Promosi
Sebanyak 34 Kepala Daerah Dibekuk, KPK: Semua Terkait Suap