PILIHAN
Saran DPRD Riau, Pemprov Pembangunan Jalan Daerah Diserahkan ke Pusat
BUALBUAL.com - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Tamrin mengatakan jumlah jalan provinsi yang hancur terus meningkat. Di balik itu, anggaran daerah untuk perbaikan jalan sangat terbatas. Oleh sebab itu Husni menyarankan agar jalan provinsi diserahkan ke pemerintah pusat agar tidak menghabiskan APBD Riau untuk perbaikan jalan.
"Hampir setiap tahun Rp2 triliun dana untuk rehabilitasi jalan yang rusak. Jadi serahkan sajalah jalan provinsi di Riau kepada pemerintah pusat," kata Tamrin, Kamis (30/5/2019).
Sebagai salah satu contoh, kata politisi Gerindra ini, jalan lintas Bono di Kabupaten Pelalawan sebaiknya diserahkan ke pusat sehingga dana APBD Riau bisa digunakan untuk keperluan yang lain.
"Gubri Syamsuar tidak perlu bangga banyak investasi, APBD besar tapi tidak mampu memperbaiki jalan, maka serahkan saja ke pusat," cakapnya lagi.
Ia merincikan, untuk membangun jalan Bono sepanjang 199 km, diperlukan 10 kali APBD Riau. Terlalu lama waktu yang dibutuhkan, maka diserahkan ke pusat supaya cepat selesai dalam dua tahun.
"Kalau selesai jalan itu akan menjadi lintas ke Batam juga Singapura dan pintu masuk wilayah pesisir sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.***
Sumber: Cakaplah
Berita Lainnya
DPRD Riau Dukung Penerapan PSBB di Riau dan Larangan Mudik
Paripurna Persetujuan RAPBD DPRD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023
Pimpinan DPRD Riau berikan dukungan atas gagasan Komisi III DPRD Riau Bentuk (Pansus) Investigasi Aset Daerah
LAM Riau Rapat Tertutup Terkait Cekcok Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu dengan anggota dewan Suhardiman Amby
Anggota DPRD Septian Nugraha, Bantu Remaja Masjid Kelurahan Talang Mandi
Peduli Tangani Karhutla, DPRD Apresiasi PT SRL
DPRD Riau Minta Laporkan Jika Ada WNA Masuk
Berikan ke Lembaga Pendidikan Islam, Kemenag RI Kucur Dana Rp 1 Miliar di Rohul
Nasib Di Ujung Tanduk DPRD Katingan Segera Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Yantenglie Terkait Perselingkuhan
Ahmad Muzani: Prabowo Instruksikan Bantu Korban Banjir Kalteng
DPRD Riau Akan Melakukan Proses Harmonisasi Perda Untuk Melakukan Penerapan Pajak Pertalite
Komisi II DPRD Riau Sebut Lahan KOPNI Sahabat Lestari Legal