PILIHAN
DPRD Minta Penanganan Karhutla di Riau Harus Tegas dan Tuntas
BUALBUAL.com - BMKG menyebutkan musim kemarau akan berlangsung Agustus hingga September. Sejumlah daerah di Riau rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bila musim kemarau tiba.
Karena itu Sekretaris komisi V DPRD Riau, Ade Agus Hartanto, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mewaspadai dini Karhutla. Tak itu saja, jika terjadi kebakaran lahan, ia meminta agar dilakukan investigasi. Baik dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan.
"Saat ini penegakan hukum sudah jauh lebih baik. Bila terbukti terjadi Karhutla yang disengaja, tindak sesuai ketentuan berlaku," tegas Ade Agus.
Selain itu Ade juga mengajak warga berpartisipasi. Jika masyarakat memiliki informasi adanya Karhutla maka harus cepat disampaikan kepada pihak terkait .
Ia menegaskan tidak ada lagi orang 'kuat' di belakang Karhutla. Presiden Jokowi sudah sangat terbuka dan tegas terhadap siapapun pelakunya, atau siapapun di belakangnya. Hukum tetap ditegakkan, sehingga jangan ada pihak yang berani main dalam kasus Karhutla.
"Upaya pemadaman dan penanggulangan Karhutla di Riau kita nilai cepat dan maksimal karena BPBD Riau dengan bekerjasama BNPB serta TNI dan stakeholder lainnya sudah tanggap. Sehingga Karhutla tidak menyebar luas. Namun penegakan hukum harus tegas, investigasi juga harus dilakukan," tukasnya.
Sumber: cakaplah

Berita Lainnya
DPD RI Gelar Paripurna Laporan Hasil Kinerja Alat Kelengkapan Tahun 2022-2023
Pansus RTRW Kembali Mengelar Rapat Penyempurnaan Ranperda
Kisruh Tes PCR, Komisi III DPRD Kepri Turun Tangan
Terkendala Tatib DPRD Riau Belum Bisa Menentukan Wagubri
Begini Jawab Menpan RB, Soal DPR Minta Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNS
Abdul Wahid: GNM Gelar MTQ Secara Virtual, Begini Cara Jadi Pesertanya
Dr. Sahrudin Tegaskan Benang Merah Sinkronisasi Data adalah Akta Kelahiran
Mahasiswa UI Tewas Dibunuh Senior, DPR: Tamparan Keras Dunia Pendidikan Indonesia
Komisi II DPRD Riau Sebut Lahan KOPNI Sahabat Lestari Legal
Puskesmas Kotabaru Inhil Over Kapasitas, Muammar AR Sudah Seharusnya Dijadikan RSUD Tipe D
DPRD Diminta Bahas Ulang, FITRA Nilai RPJMD Riau Salah Arah
H Abdul Wahid Sebut Pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI Sepakat Kluster Pendidikan Tidak Masuk RUU Omnibus Law