BUALBUAL.com - Forum Tranparansi Indonesia untuk Anggaran (Fitra) Riau menilai pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 masih tergolong buruk. Dimana aset yang tidak ditemukan keberadaannya di lembaga dan instansi di lingkungan Pemprov Riau sebesar Rp6,6 miliar.  Selain itu, ada juga aset Pemprov Riau masih dikuasai pihak lain yang melanggar aturan. Demikian disampaikan Manager Advokasi Fitra Riau, Taufik, Selasa (30/7/2019) di Pekanbaru. Dia mengatakan kondisi tersebut menjadi fakta bahwa aset Pemprov Riau masih buruk. "Kita sarankan Gubernur Riau perlu melakukan monitoring aset Pemprov Riau yang masih menjadi temuan BPK, dan yang masih dikuasai pihak lain," sarannya. Taufik juga meminta Gubernur Riau, Syamsuar mengevaluasi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau yang pengawasan aset di instansinya masih lemah. "Dari temuan BPK pengelolaan aset tahun 2017 itu sebesar Rp6,6 miliar di enam OPD, diantaranya di BPKAD sebesar Rp12,5 juta, DPRD Riau Rp4,4 miliar, Dinas Perkebunan Rp12 juta, Disdagkop UKM Rp80 juta dan Satpol PP Rp797 juta," terangnya. Lebih lanjut Taufik menyampaikan aset daerah yang masih dikuasai pihak lain yang melanggar  aturan. Diantaranya 12 instansi lain meminjam kendaraan dinas yang tidak ada tuntutan pengamanan hukum terkait ganti rugi. Kemudian ada juga 34 peralatan mesin dalam penguasaan pihak lain atau belum dikembalikan, dengan total keseluruhan Rp4.978.415,670. "Parahnya ada juga kendaraan dinas yang tidak ada BAPP (Berita Acara Pinjam Pakai) sebanyak 24 unit. Kemudian 25 unit kendaraan dinas tanpa dokumen perjanjian pinjam pakai sudah kedaluwarsa," jelasnya. "Termasuk 11 unit penggunaan gedung dan bangunan milik Pemprov Riau seperti rumah dinas dan lainnya yang dikuasai pihak ketiga belum didukung perjanjian sewa. Tentu kalau kondisi seperti ini menguntungkan pihak lain tapi pemerintah rugi," cakapnya. Untuk diketahui total aset Pemprov Riau mencapai Rp36,8 triliun,  yang terdiri dari tanah Rp12,237 triliun, gedung dan bangunan Rp6,8 triliun, aset tetap lainnya Rp1,9 triliun, peralatan dan mesin Rp2,4 triliun, jalan irigasi dan jaringan Rp12,4 triliun dan konstruksi pengerjaan Rp870 miliar.   Sumber: Cakaplah