BUALBUAL.com - Dari 12 kabupaten/kota se-Riau, baru dua daerah yang mengusulkan program pengeluaran sertifikat di tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Kedua daerah itu yakni Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai. Demikian disampaikan Gubernur Riau (Gubri), Syamuar usai menggelar rapat terbatas bersama bupati/walikota se-Riau, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan perhutanan sosial, Senin (19/8/2019) di kantor Gubernur Riau. "Tadi rapat peningkatan TORA di Riau. Para bupati dan walikota memberikan masukan untuk peningkatan TORA di kabupaten/kota," kata Syamsuar. Salah satu masukan dari bupati/walikota yakni, agar tim TORA yang diketuai oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), untuk lebih sering turun ke daerah sehingga akan ada usulan tambahan TORA dari para bupati/walikota. "Kita harapkan TORA di Riau akan bisa bertambah. Karena saat ini, baru kabupaten Pelalawan dan kota Dumai yang sudah mendapatkan TORA. Sementara itu, ada delapan daerah yang berpotensi mendapatkan TORA. Lebih lanjut Gubernur mengatakan, TORA ini yakni program pengeluaran sertifikat di tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Dimana, dalam kawasan itu sudah terdapat kawasan perumahan, jalan, fasilitas sosial dan umum yang sudah berdiri lama. Karena itu, sebut Gubernur, dalam pengurusan TORA ini, pihak Pemprov Riau juga meminta bantuan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena jika nanti usulan TORA disetujui, maka ada enam daerah di Riau yang akan dikeluarkan sertifikatnya. "Memang ini kerja besar yang juga harus didukung oleh pihak BPN. Karena kalau disetujui, akan banyak sekali yang dikeluarkan sertifikatnya," pungkasnya. Sementara itu, Kepala DLHK Riau Ervin Rizaldy kepada CAKAPLAH.COM mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan DPRD Riau untuk mencapai target TORA. "Tahun ini target TORA di Riau seluas 46 ribu hektar. Tapi untuk mencapai target TORA ini, selain koodinasi dengan DPRD kami juga akan kirim data usulan TORA di Riau kepada kementerian terkait," cakapnya.     Sumber: cakaplah