BUALBUAL.com - Berbagai program telah dijalankan oleh Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya yakni Program Keluarga Harapan (PKH), dimana anggaran yang dikucurkan sangatlah besar sebagai bentuk komitmen Pemerintah. Namun yang menjadi pertanyaan sudahkah penyalurahan bantuan sosial tersebut tepat sasaran? Khususnya penerima PKH di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Untuk itu, awak media mencoba mencari informasi daftar data penerima bantuan PKH ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Inhil sebagai leading sektor. Namun sangat disayangkan, pihak Dinsos Inhil terkesan mempersulit yang seakan ada hal disembunyikan. Pasalnya, sesudah awak media memberikan surat pengajuan pemohonan data penerima bantuan sesuai permintaan mereka, namun pihaknya tak juga bersedia memberikan data. Kepala Dinas Sosial Inhil Syaifuddin berkilah pihaknya tidak bisa memberikan data tersebut dikarenakan media bukan dalam kapasitas pemeriksaan. Padahal, media berperan penting sebagai kontrol sosial. Apalagi yang diminta merupakan data bersifat informasi publik, patut juga diketahui banyak masyarakat agar bisa sama-sama mengawasi pelaksanaan PKH itu sendiri. Bahkan di daerah lain sudah membuat sebentuk plang "warga miskin" dirumah penerima bantuan bentuk keterbukaan informasi. Sehingga, hanya masyarakat yang miskin berhak menerimanya. "Data itu hanya bisa kita berikan kepada yang memiliki kapasitas pemeriksaan," imbuh Syaifuddin, Kepala Dinsos Inhil diruang kerjanya, Rabu (28/8/2019). Mestinya akses informasi publik itu menjadi hak masyarakat untuk mengetahui agar masyarakat bisa menilai dan mengontrol kelayakan para penerima bantuan PKH. (*)