PILIHAN
Fahri Hamzah: Andai Diberi "Kekuatan Super", Saya Akan Berhentikan Jokowi Jadi Pimpinan Proyek
BUALBUAL.com - Fahri Hamzah dikenal vokal dan kritis terhadap pemerintah. Kali ini, kritik keras kembali dilakukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada Presiden Joko Widodo soal lambannya penanganan konflik di Papua.
Fahri menilai, Presiden terlalu fokus dengan masalah pemindahan ibukota. Sehingga seolah-olah menutup mata dengan apa yang terjadi di Papua.
Melalui akun Twitter pribadinya, Sabtu (31/8), Fahri membayangkan kalau dirinya mempunyai suatu kekuatan maka akan digunakannya untuk memerintah Jokowi.
"Kalau saya punya satu saja kekuatan dan bisa dipakai untuk mengubah kebiasaan presiden Jokowi, maka saya akan minta beliau berhenti menjadi pimpinan proyek," ujar Fahri.
Hal itu diungkapkan Fahri karena dia berharap Jokowi segera sadar terhadap tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
"Kembalilah menjadi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pimpinlah bangsa ini Pak, itu saja!" tegas Fahri.
Sumber: RMOL.id

Berita Lainnya
Kami Datang Kakak! Pelajar Tanjungpinang Ikut Aksi di DPRD Kepri "Kami bukan Mahasiswa, Tapi Kami Juga Rakyat Indonesia"
UAS Angkat Bicara Terkait Wacana Kemenag RI Ingin Alihkan dana Haji untuk Penanganan Wabah Corona
Kecewa, Fadel Muhammad Serukan Golkar Tingggalkan Jokowi – Ma’ruf
Sandi Tanggapi Santai Sahabatnya Jadi Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf
Jokowi Unggul Disejumlah Lembaga Survei, BPN Prabowo-Sandi Teringat Ahok di Pilkada DKI
Aplikasi #KendaliCovid19 Minimalisir Penyebaran Covid-19
Petanda Ekonomi Lemah! Pedagang Nasi Uduk Curhat ke Jokowi Sering Diutang Pembeli
Siap-Siap! Usai Pelantikan Presiden Jokowi, Pemerintah Buka Lowongan 100.000 CPNS
Jadi Trending! Netizen Bereaksi, Jokowi Sebut Mudik dan Pulang Kampung Beda
Jokowi Instruksikan PUPR Benahi Jalan Rusak di Sumsel 'Setelah Viral di Sosmed'
Inalilahiwainailaihirojiun, Encik Wan Rumadi, Mantan Ketua LAM Tanjungpinang Tutup Usia
Kubu Prabowo, Lagi pertanyakan kebijakan impor Pemerintah Jokowi