BUALBUAL.com - Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat lain di berbagai daerah turun ke jalan untuk menolak UU KPK dan beberapa RUU seperti KUHP. Aksi ini harus menjadi alarm untuk pemerintah dan DPR. Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, pemerintah dan DPR harus sensitif terhadap kritik yang disampaikan mahasiswa. "Pemerintah dan DPR tentunya harus hati-hati, harus benar-benar sensitif terhadap kritik-kritik yang disampaikan oleh mahasiswa kemarin. Karena ya sudah kelihatan ya ada pergerakan yang itu juga kalau tidak direspons ya bisa membesar," ucap Khairul, Sabtu (21/9/2019). Apalagi tambah Khairul, jika pemerintah malah mengatur-ngatur mahasiswa, maka kemungkinan bisa terjadi seperti aksi besar 1998. "Ya walaupun masih jauh ya bukan tidak mungkin kalau pemerintah DPR mengabaikan, kemudian malah mengatur-ngatur apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ya, saya kira mungkin saja. Tapi walaupun itu kita simpulkan hari ini ya prematur, belum, masih jauh dari era situ (1998)," jelasnya. Dengan demikian, lanjut Khairul, turunnya kembali mahasiswa di berbagai daerah maupun masyarakat sipil lainnya harus menjadi alarm untuk pemerintah dan DPR agar mengambil keputusan yang baik. "Tapi ini saya kira sih sudah harus menjadi alarm bagi para penyelenggara ini," tandasnya.     Sumber: RMOL.id