PILIHAN
Syarwan Hamid: Pemberian Adat Oleh LAMR Kepada Jokowi di Momen Kampanye Kental Sentuhan Politik
BUALBUAL.com, Tokoh masyarakat Riau, Syarwan Hamid mengatakan momen kampanye saat ini kental dengan sentuhan politik.
"Pertama, momentum pemberian itu dalam tahun politik ini, kental sekali sentuhan politiknya," ujar Syarwan Hamid kepada bertuahpos.com, Jumat 7 Desember 2018.
Ditambahkan tokoh yang mendapatkan gelar Datuk Seri Setia Lela Negara ini, setiap orang yang mendapatkan gelar adat haruslah mereka yang mempunyai jasa terhadap Riau. Jokowi, tambah dia, belum cukup berjasa sehingga belum pantas mendapatkan gelar adat dari Jokowi.
"Jasa Jokowi kepada daerah itu belum dominan," lanjut dia.
Syarwan juga mengatakan bahwa LAM Riau dan juga Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim tidak bisa memutuskan sepihak saja memberikan gelar adat kepada Jokowi. Pemberian gelar adat ini, kata dia, harusnya dimusyawarahka dulu dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang lain.
"Dan tokoh adat dan tokoh masyarakat itu banyak yang berada di luar LAM Riau," pungkas dia.
Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau, Al Azhar membantah bahwa pemberian gelar adat ini ada kaitannya dengan politis. Menurut dia, LAM Riau hanya memegang adat dan budaya, serta tak masuk dalam politik.
"Kami tak masuk dalam politik. Ini murni masyarakat adat Riau yang merasa terbantu dengan kebijakan Presiden Jokowi," tutupnya.
Sumber: bertuahpos.com

Berita Lainnya
DPRD Provinsi Riau Minta Pemerintah Pusat Turunkan Harga BBM
Jokowi Kerahkan Menteri di Kampanye Terbuka, BPN Prabowo Tak Cemas
Kabar Terbaru, Berikut Besaran Gaji Kepala Desa dan Lama Masa Jabatannya
Susunan Kabinet Rampung, Jokowi: Yang Baru Lebih Banyak, Petahana Juga Banyak
Hasil Penelitian, Suhu Udara di Indonesia Bisa Matikan Virus Corona
Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Bendungan Sei Gong di Batam Dini Hari
Presiden Jokowi Harus Jelaskan Kenapa Ba’asyir Dibebaskan
Sah, Ma'ruf Amin Jadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019
Jika Tak Mau Divaksin Corona, Warga Bisa Masuk Penjara
PB HMI MPO: Hanya Sebatas Lip Service Pemerintah 'Wacana Revisi UU ITE' Tidak Masuk Prolegnas Prioritas
Beberkan Jejak-Jejak Kebohongan Jokowi 'Said Didu'
Termasuk 6 Kabupaten/Kota di Riau, Ini 25 Daerah yang Bersiap Terapkan New Normal