BUALBUAL.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Kamis (25/06/2020).

Kunker Komisi I ini diketuai oleh H. Rachmat Hartono didampingi oleh anggota Komisi Herwan Mega dan Matsani dan disambut langsung oleh Camat Abung Selatan, Sekcam, Kades Candimas dan segenap Perangkat Desa.

Kedatangan para Wakil rakyat dari DPRD Lampura bertujuan untuk memantau terkait penggunaan Dana Desa tahun 2020, karena didalam DD tahun 2020 ini ada kegiatan penanganan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kunker ini juga untuk menggali aspirasi dari masyarakat Desa Candimas terkait persoalan yang ada di desa.

Sebelumnya telah dilakukan Kunjungan Kerja di Desa Abung Jayo dengan maksud dan tujuan yang sama guna mendengar aspirasi dan keluh kesah Kades dan Perangkat desa terkait polemik yang sedang dihadapi maupun persoalan lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lampura, H.Rachmat Hartono mengajak kepada para Kades dan Perangkat Desa agar selalu menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) baik yang bersumber dari Anggaran Daerah (APBD) maupun APBN tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam Permendes.

Kunjungan dari Komisi I DPRD ini, dalam rangka memberikan arahan dan himbauan kepada segenap Kepala Desa dan Perangkatnya terkait penggunaan Dana Desa tahun 2020, karena didalam DD tahun 2020 ini ada kegiatan Penanganan Covid -19 dan juga BLT, agar desa segera menyalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.

Lebih lanjut, terkait Honor Kades dan Perangkat Desa yang belum diterima sejak tujuh bulan ini di tahun 2020, Ketua Komisi I berjanji akan membahas persoalan tersebut kepada Pemerintah Daerah setempat dan Dinas PMD guna mengetahui persoalannya terkait belum disalurkannya honor para Kades dan Perangkat Desa.

“Ya kita akan membahas persoalan ini kepada Pemerintah Daerah dan juga Dinas PMD terkait honor Kades dan Perangkatnya yang belum dibayar sampai tujuh bulan ini, apakah mereka para Kades terlambat mengusulkannya atau memang ada permasalahan lainnya di DPMD.” ujar Politis dari PDI Perjuangan ini.