MENHAN PRABOWO
Cerita Prabowo Batalkan Kontrak Alutsista Rp50 T untuk Hindari Korupsi
BUALBUAL.com - Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menceritakan soal kepemimpinan kakaknya, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang dia nilai kebal terhadap korupsi.
Sebab, menurut Hashim, setelah 2 bulan menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo membatalkan kontrak-kontrak alutsista yang diduga dikorupsi. Hal itu disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah stasiun televisi swasta di YouTube.
"Saudara-saudara, saya mau buka saja prestasi Prabowo. Dua bulan jabat Menteri, dia batalkan kontrak-kontrak alutsista, di Kementerian Pertahanan senilai Rp50 triliun," ujar Hashim, sebagaimana ditulis Senin (20/7).
Hashim sendiri mengaku kaget mendengar cerita kakaknya beberapa bulan lalu, tepatnya, saat tahun baru lalu. Dia bilang, Prabowo tidak menandatangani kontrak itu dan mengembalikan Rp50 triliun ke Kementerian Keuangan.
"Rp50 triliun dia tidak mau tanda tangan, dia batalkan uang itu lalu dikembalikan ke Menteri Keuangan," katanya.
Hashim menyebut, Prabowo enggan terlibat kasus korupsi sehingga membatalkan kontrak alutsista tersebut.
"Dia bilang ke saya, 'Saya tidak mau terlibat korupsi. Ini kontrak korup'. Dia orang low profile, dia bilang nggak mau terlibat korupsi," kata Hashim.
Sri Mulyani Sebut Belanja Alutsista Wajar
Menteri Keuangan Sri Mulyani turut bicara soal belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Dengan anggaran yang besar, belanja alutsista dinilai wajar karena merupakan bagian memperkuat pertahanan Indonesia. Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi terbesar yaitu Rp131,2 triliun.
"Bagaimana dengan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, apakah penting untuk membuat alutsista kita kuat? Iya, penting," ujar Sri Mulyani dalam video rekaman live Instagram yang diunggah di akunnya @smindrawati, ditulis Senin (20/7).
Tidak cuma anggaran belanja pertahanan, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga belanja infrastruktur juga krusial dan penting. Hanya saja, penggunaannya harus hati-hati dan tepat sasaran agar tidak bocor dan dikorupsi.
"Jadi segala sesuatu belanja itu banyak yang harus diperhatikan dan tentu kita harus menjaga agar tidak bocor, tidak dikorupsi, tepat sasaran dan tepat kualitas," katanya.
Jokowi Minta Beli Alutsista Buatan Dalam Negeri
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri. Hal ini demi menggerakan perekonomian Indonesia di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas yang digelar secara tertutup di Istana Negara Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Menurut dia, Kementerian Pertahanan bisa membeli produk alutsista di perusahaan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, atau PT PAL.
"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI, beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," kata Jokowi dalam keterangan pers yang dirilis Sekretariat Presiden, Rabu (8/7/2020).
"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu gowth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," sambungnya.
Jokowi menyebut anggaran Kementerian Pertahanan yakni, Rp 117 triliun. Anggaran tersebut merupakan yang paling besar dibandingkan kementerian lainnya.
Dia mengingatkan jajaran menterinya untuk mempercepat belanja pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Pasalnya, kuartal ketiga tahun ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.
"Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang," ucap Jokowi.
Berita Lainnya
Jokowi Ke Riau Februari Nanti Lakukan Replanting Sawit
Satu Mahasiswa Terluka, Demo di Tanjungpinang Kepri Ricuh
Survei BPI Jelang Pilpres 2019 Banyak Pendukung Jokowi Hijrah Ke Prabowo Subianto
KPK Tak Setuju, Jokowi Mau Bikin 2 Kementerian Bar
Untuk Mendamping Jokowi, Elektabilitas Ma'ruf Amin Hanya Sumbang 0,2%
Ma'ruf Amin Dilema, Antara Jadi Rais Aam PBNU atau Cawapres Jokowi
Warganet Jokowi Makin Ngaco! Menteri PUPR Diminta Beli Karet, Apa hubungannya?
Ekonomi Terpuruk, HMI Cabang Serang Tagih Janji Jokowi
Fahri Hamzah: Andai Diberi "Kekuatan Super", Saya Akan Berhentikan Jokowi Jadi Pimpinan Proyek
Cara Ma'ruf Amin Raih Swing Voter dan Bagi Strategi Dengan Jokowi
Siti Nuryani Putri Asal Inhil Raih Juara 2 di STQH Nasional XXVI
Jokowi Belum Transfer, Rp1,7 Triliun DBH Riau Tahun 2017 Sampai Sekarang!!!!