Abdul Wahid Sebut UU Omnibus Law Berikan Kepastian Hukum dan Efisiensi Birokrasi
BUALBUAL.com - Anggota Badan Legislasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Abdul Wahid mengatakan bahwa Undang undang Cipta Kerja merupakan ikhtiar pemerintah agar dapat memberikan kepastian hukum, efisiensi birokrasi dan pengaturan yang terintegrasi terhadap iklim dunia usaha yang memperluas cipta kerja.
Hal itu ia ungkapkan kepada awak media usai menggelar sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja di Gedung DPR RI Senayan, Senin (5/10/2020) yang lalu.
“Iklim investasi kita daya saingnya rendah, hal itu diakibatkan birokrasi tidak efesien, tidak adanya kepastian hukum dan pengaturan yang tidak integratif. Tumpang tindih kebijakan inilah kemudian berakibat rendahnya investasi, sementara angkatan kerja kita terus bertambah,” jelas anggota DPR RI Komisi VII ini.
Abdul Wahid juga mengatakan bahwa Fraksi PKB menerima RUU dengan berbagai catatan, diantaranya adalah perhatian serius terhadap pemberdayaan Usaha Miko, Kecil, Menengah dan Koprasi (UMKMK).
“Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domistik Brutto (PDB) kita mencapai 60,34% dan menyerap 97,03 angkatan kerja, kontribusi koprasi terhadap PDB 5,1%. Kontribusi yang besar tersebut harus didukung dengan regulasi yang mempermudah dan mendorong pertumbuhan hingga menjadi penggerak ekonomi," ungkapnya.
Selain itu Anggota FPKB ini juga menambahkan bahwa dengan disahkan RUU Cipta Kerja ini menjadi Undang-Undang dapat menumbuhkan iklim investasi yang tinggi sehingga lapangan pekerjaan semakin terbuka.
“Saya berharap UU Ciptaker ini dapat mendorong iklim investasi membaik, sehingga lapangan pekerjaan semakin terbuka. Tentu dengan didukung regulasi yang mempermudah izin, ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang kondusif dan penyederhanaan proses birokrasi,” tutup Wahid.
Berita Lainnya
Bawaslu Inhil Komitmen Kawal Proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
DPRD Riau Minta Penegak Hukum Tak Bedakan Kesalahan Korporasi dan Masyarakat Jika Terbukti Bakar Lahan
Paripurna DPRD Lampura Pembahasan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Belanja
Turun Ke Lokasi 'Abdul Wahid' Kaget, Miliki HGU 83 Ribu Hektar, PT THIP Hanya Berikan CSR Beasiswa Untuk 12 Orang
Ketua DPRD Riau Tidak Hadir Saat Gelar Rapat Paripurna Raperda APBD
H Dani Nursalam Buktikan Komitmennya Kawal dan Perjuangkan Pembangunan Jalan Provinsi di Kab Inhil
Wahyu Wahyudin Dukung Langkah DKP Kembangkan Potensi Budidaya Hasil Laut Kepri
DPRD Bintan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD Bintan Tentang Rekomendasi LKPj TA 2021
DPRD Sayangkan Proses Penunjukan Sekda Definitif Riau Lambat
Rizky Faisal Jabat Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri Gantikan Hj. Dewi Kumalasari
Harga Sawit Anjlok, Petani Menjerit Anggota DPR RI Abdul Wahid Mendesak Pemerintah Koreksi Kebijakan Larangan Export CPO
Wakil Ketua Baleg Abdul Wahid Apresiasi Langkah Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng