Rakor Kewaspadaan Dini, Unjuk Rasa WNA Akan Ditindak
BUALBUAL.com - Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini untuk membahas permasalahan dan isu yang berkembang di masyarakat.
Dipimpin langsung oleh Pj Sekda Bintan Ronny Kartika, Rakor kali ini difokuskan pada beberapa isu yang sedang berkembang, mulai dari kerukunan beragama, masuknya turis asing, bencana hingga peta politik jelang pesta demokrasi di tahun 2024 dan fokus utama pada pengungsi atau imigran yang sampai saat ini sangat meresahkan.
"Daerah rawan politik perlu dipetakan karena memang kita ingin antisipasi dini bisa dilakukan. Kalau kita membahas isu di masyarakat, tentu tidak akan ada habisnya. Akan ada isu baru yang terus muncul, untuk itu kita harus selalu siap mengidentifikasi berbagai hal yang kemungkinan akan muncul," kata Rony mengawali Rakor, Rabu (12/10) di Ruang.
Terlebih untuk persoalan demonstrasi dari kalangan pengungsi yang sedang marak saat ini, Ronny berharap seluruh Instansi terkait dapat terus bersinergi sesuai dengan kewenangan.
"Tujuan kita sama, untuk kenyamanan masyarakat. Pemerintah Daerah punya wewenang sendiri namun tetap ada batasannya. Untuk itu dari seluruh FKPD maupun Instansi lain dalam Tim Kewaspadaan Dini ini, kami harapkan koordinasi yang terus terjalin dalam kita memainkan peranan masing-masing," tambah Ronny.
Kepala Badan Kesbangpol Bintan M. Lukman juga sempat menyampaikan paparan UU Nomor 9 Tahun 1998 yang jelas dikatakan bahwa pengungsi atau Warga Negara Asing dilarang berdemo maupun menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa di Indonesia. Hal ini juga diselaraskan dengan muatan KUHP yang menjelaskan detail pasalnya.
"Saat ini sering bahkan hampir tiap minggu mereka berunjuk rasa. Ini bisa dikenakan pasal bahwa mereka telah mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat," tegas Kaban Kesbangpol Bintan.
Melalui forum ini juga nantinya akan ada tindak lanjut berupa aksi atas kejadian dengan berlandaskan pada regulasi yang berlaku.
"Sudah ada 10 orang yang menjadi incaran Kesbangpol. Mereka yang sementara diduga provokator setiap aksi unjuk rasa. Kita sudah koordinasi dengan Polres dan Aparat lainnya, nantinya akan ada isolasi bagi mereka. Informasi terakhir hari ini mereka akan kembali menggelar unjuk rasa, namun malak tadi kita kondisikan dan akhirnya dibatalkan untuk hari ini," pungkas Lukman.

Berita Lainnya
Klik Disini! Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Pemprov Riau 2021
Lapas Kelas IIA Tanjungpinang Gelar Pelatihan Peternakan Budidaya Kambing Bagi WBP
Pemkab Inhu Gelar Dialog Kampanye Publikasi Kerukunan Umat Beragama
Tajamkan Progres, Dewi Ansar Pimpin Rakor TPPS
Viral Bimtek Kades di Batam Habiskan APBD Milyaran Rupiah, Pemkab Inhil Angkat Suara
Tindak Lanjut Penertiban TNTN, Gubri Usul Relokasi Dilakukan Dengan Kajian Matang
Berikut Jejeran Prestasi yang Sudah Dicapai Gubernur Syamsuar Tahun 2022
Pj Sekdaprov Kepri Hadiri Pelantikan DPD dan DPC Pelra Riau dan Kepri di Batam
Bupati H Budi Utomo Hadiri Silaturahmi Akbar IKAPA Lampura
Jadi Irup Harkitnas ke-114 Tingkat Provinsi Kepri, Gubernur Ansar: 'Ayo Bangkit Bersama'
Pasien MJ yang Meninggal Dunia Hari Ini Punya Penyakit Penyerta
Bupati Tubaba Sambut Hangat Kunker Pangdam ll Sriwijaya