BUALBUAL.com - Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau, Triono Hadi, telah memberikan pendapatnya mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang di bawah kepemimpinan Gubri Syamsuar mengeluarkan anggaran sebesar Rp 10,4 miliar untuk membeli 8 unit mobil listrik.

Triono Hadi mengatakan bahwa meskipun pemerintah daerah diminta untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas untuk mendukung pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), daerah seharusnya tidak gegabah membeli mobil listrik dengan spesifikasi yang mewah dan harga yang fantastis.

"Pemerintah daerah salah dalam menafsirkan instruksi presiden. Jika ada instruksi untuk membeli kendaraan listrik, tidak harus dengan harga mahal," kata Triono Hadi, pada Senin (3/4/2023).

Triono mengatakan bahwa para pejabat seharusnya menggunakan kendaraan dinas yang sederhana agar pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat diterima dengan baik.

Jika para pejabat mencontoh dengan membeli kendaraan listrik yang harganya miliaran rupiah, maka hal tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

"Para pejabat dapat mencontohkan dengan menggunakan sepeda motor listrik sebagai kendaraan dinas," katanya.

Dari sudut pandang masyarakat, pengadaan mobil listrik dengan anggaran miliaran rupiah itu, kata Triono, tidaklah mendesak.

"Untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar menggunakan kendaraan dengan energi terbarukan, tidak perlu dengan mobil mewah. Secara mendesak, hal tersebut tidak memberikan dampak pada masyarakat," ujarnya.

"Kendaraan listrik merupakan salah satu pendukung Riau Hijau, namun janganlah berlebihan," tambahnya.

Sebelumnya dilaporkan bahwa Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, menyerahkan secara simbolis mobil listrik merek Toyota bZ4X kepada Forkopimda Riau, di kompleks kediaman dinas Gubernur Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, pada Senin (3/4/2023).

Mobil listrik tersebut dibeli Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2023. Sedikitnya ada 8 unit mobil listrik dengan harga per unit Rp1,3 miliar, dengan total anggaran Rp10,4 miliar.

Gubri mengatakan bahwa pengadaan mobil listrik tersebut dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

"Pemerintah telah memberikan instruksi agar pemerintah daerah secara berangsur-angsur menggunakan mobil list