Jaga Kedaulatan, Serentak Ketua Demokrat Se-Indonesia Sambangi Pengadilan
BUALBUAL.com - Paska Apel Pimpinan Nasional (Commander’s Call) Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum AHY, para Ketua Demokrat secara serentak mendatangi pengadilan negeri di daerah masing-masing untuk mengantarkan Surat yang ditujukan ke Mahkamah Agung (MA).
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Timo Pangerang (ATP) membenarkan jika sejak kemarin, Senin, 03/04, para Ketua DPD dan DPC Se-Indonesia bergerak menuju Pengadilan di daerah masing-masing untuk menyampaikan Surat Permohonan Perlindungan hukum dan Keadilan ke MA.
“Ini merupakan wujud Kewaspadaan mereka dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai. Per hari ini, setidaknya sudah 34 Provinsi dan 414 kab/kota yang telah menyambangi Pengadilan setempat, dan ini terus berlanjut hingga akhir minggu ini”, ujarnya.
Ia menambahkan jika para ketua DPD dan DPC ini adalah pemilik suara sah yang menunjukkan Solidaritas kepada Ketum AHY dalam menghadapi gangguan pihak Eksternal, KSP Moeldoko,
Lebih lanjut, ATP menegaskan bahwa upaya hukum yang berulang kali dilakukan oleh KSP Moeldoko sama sekali tidak ada kaitanya dengan konflik internal partai.
“Moeldoko bukan Kader dan tidak memiliki KTA Demokrat. Menkumham juga telah Menolak mengesahkan KLB Ilegal yang diprakarsai oleh mereka. Dan berkali-kali gugatanya ditolak oleh Pengadilan. Inilah yang membuat para kader geram dan semakin militan melawan kedzaliman ini”, tegasnya.
Surat yang ditujukan ke MA ini memuat beberapa hal yang meliputi; Pengakuan dan Pengesahan Negara terhadap Kepemimpinan AHY, Penolakan oleh PTUN, PTTUN, dan MA atas upaya hukum Moeldoko Cs, dan Pengajuan PK dengan ‘Novum’ yang tidak berlaku secara hukum karena telah digunakan pada persidangan sebelumnya. Surat ini juga ditembuskan ke Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Mahfud MD.
Sebelumnya, pada saat Konferensi Pers (Senin, 03/03/‘23), Ketua Umum Demokrat, AHY menyatakan pengalaman Empirik dimana Demokrat telah 16 kali dimenangkan oleh Pengadilan atas Gugatan KSP Moeldoko Cs terkait hal yang sama.
Namun, ia juga mengingatkan penting nya kewaspadaan kader dan atensi publik, mengingat hal ini berpotensi adanya intervensi Politik.
“Meskipun secara hukum tidak ada satu pun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Moeldoko, tetapi kami tetap Waspada. Dengan mempertimbangkan, kemungkinan intervensi Politik pada proses PK ini, maka PD membawa kasus ini ke 'Ruang Terang'. Disamping para kader Demokrat di seluruh Tanah Air, kami memohon Rakyat untuk berkenan ikut Monitor”, tutup AHY.
Berita Lainnya
Visi dan Misi Paslon 02 Pesisir Barat Sangat Diharapkan Masyarakat Pekon Banjar Agung
Balon Gubernur Kepri 'Sang Romo' Sapa Masyarakat Kabupaten Natuna
Resmikan Posko Perjuangan, Iyeth Bustami Diserbu Emak-Emak
Dari Daerah Hamparan Kelapa Dunia, Masyarakat Deklarasikan Muhaimin Iskandar Capres 2024
Aliansi Pemuda Peduli Pesisir Barat Harapkan Pilkada Kali Ini Tidak Ada Intimidasi
Tokoh Masyarakat Bengkalis Minta Partai Politik tak Usung Balon Bupati-Wabup yang Bermasalah dengan Hukum
Usai Pelalawan, Kini Kader Bengkalis Demo di DPW PPP Riau
Musda Tunggu Putusan Mahkamah Partai, Pengurus Golkar Siak dan Rohil Masih Dualisme
PKB Usul Ambang Batas Capres Diturunkan 10%, Tak Ingin Ada Polarisasi
Agus Candra Tegaskan Elit Golkar Kampar Semakin Kompak
Kaderismanto Sudah Klop Bersama Iyeth, PKB Beri Sinyal Alihkan Dukungan di Pilkada Bengkalis
Caleg Golkar Muridi Susandi Optimis Raih Kursi Pada Pileg 2024