BUALBUAL.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Riau-Kepri menyayangkan pernyataan sikap dari Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dan Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR).

Dalam pernyataan sikap itu FKPMR dan PPMR mengharuskan setiap calon yang akan ikut kontestasi politik di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau memenuhi kriteria calon pemimpin dalam budaya Melayu.

"Negara kita kan mengusung azas demokrasi. Kalau demokrasi, siapapun boleh mencalonkan diri asal terpenuhi 20 persen dari perolehan kursi partai," kata Ketua Umum HMI Badko Riau-Kepri, Sulaimaniyah, Selasa (23/7).

Kata dia, FKPMR dan PPMR seharusnya tidak mengaitkan pilkada ini dengan SARA. Karena dinilai dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

"Jangan sampai pilkada ini kita menggiring isu sara, suku, ras, budaya dan agama. Karena dalam pemilihan pemimpin, atau pemilihan kepala daerah, yang dinilai bukan dari suku, ras, agama dan budayanya, tapi yang paling terpenting adalah tindak, tanduk dan kepemimpinannya," ujarnya  

Sulaimaniyah mengatakan bahwa agama dan budaya dari seorang pemimpin memang penting, namun dia tidak ingin ini menjadi gesekan-gesekan di masyarakat. Karena menurutnya di Provinsi Riau ini masyarakat sudah hidup heterogen, bukan homogen lagi.

"Kami tidak berpihak ke kubu manapun, tapi kami ingin semua masyarakat Riau untuk membuka diri. Dalam artian, jangan sampai hanya suku-suku tertentu saja yang menjadi calon, harus putra daerah saja, bukan seperti itu,"  katanya.

"Jangan sampai kita menjadi katak dalam tempurung. Yang kita tau hanya dunia kita saja. Dalam pilkada ini, yang dinilai kan bukan dari sukunya, tapi dari cara dia memimpin dan sepak terjangnya," tutupnya.