BUALBUAL.com - Politisi senior Partai Golkar yang akrab disapa Ngah Eet menyoroti wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas keuangan Pemprov Riau. Menurutnya, wacana itu justru mengarah pada politisasi dan bukan upaya mencari solusi atas defisit yang terjadi.

Eet menegaskan, defisit bukanlah hal yang baru bagi Riau. Hal serupa bahkan terjadi di tahun sebelumnya, namun berhasil diatasi berkat sinergi antara Sekda dan Forkopimda.

"Tahun 2023 lalu juga terjadi defisit, tapi dengan peran Sekda dan Forkopimda, defisit itu bisa tertutupi,” ungkap Eet, Senin (7/7/2025).

Menurut mantan Ketua DPRD Riau itu, situasi pada 2024 justru lebih kompleks karena dalam satu tahun Riau dipimpin oleh empat gubernur berbeda, masing-masing dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda.

"Mulai dari Gubernur Syamsuar, lalu digantikan Edi Natar Nasution, kemudian naik Pj Gubernur SF Hariyanto, dan terakhir Rahman Hadi. Empat orang ini punya karakteristik yang beda-beda, jadi wajar ada dinamika dalam pengelolaan anggaran,” jelasnya.

Eet menjelaskan bahwa postur kekuatan APBD Riau sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, pajak kendaraan bermotor, hingga pajak air tanah. Namun di tahun 2024, DBH Migas yang diharapkan sebesar Rp1,6 triliun hanya terealisasi Rp200 miliar.

"Artinya ini sudah skenario dari pusat. Ada ancang-ancang yang memang membuat daerah akan mengalami defisit,” tegas Eet.

Ia pun menyoroti sejumlah anggota DPRD yang dulu berada dalam Badan Anggaran (Banggar), namun kini justru paling vokal mendorong pembentukan Pansus.

"Kita tarik ke belakang, anggota DPRD waktu itu siapa? Sekarang malah berkoar-koar bentuk Pansus. Seharusnya duduk bersama cari solusi,” katanya.

Lebih lanjut, Eet mencurigai adanya motif politik di balik dorongan pembentukan Pansus, salah satunya karena Pj Gubernur SF Hariyanto digadang-gadang bakal maju menjadi Ketua Golkar Riau.

"Ini ada apa? Apakah karena beliau mau maju jadi Ketua Golkar atau apa? Ini harus dicermati,” ujarnya.

Ngah Eet mengajak seluruh stakeholder di Riau untuk fokus mencari jalan keluar dari persoalan defisit, bukan malah memperkeruh suasana dengan membentuk Pansus.

"Kerja kita ini harusnya bersama. Pemerintah Provinsi dan DPRD Riau cari solusi. Tidak perlu Pansus, untuk apa? Saya sebagai Anggota DPRD Riau, menolak pembentukan Pansus. Mari kita kerja, dan kerjanya itu mencari solusinya,” tutup Eet.