BUALBUAL.com - Polemik internal Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau terus bergulir dan kian memanas, menyusul klaim sepihak dari dua kubu kepengurusan yang saling mengklaim legitimasi. Namun, Ketua DPW PPP Riau hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswillub), Ikbal Sayuti, menegaskan bahwa kepengurusannya adalah satu-satunya yang sah secara hukum dan masih diakui oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPW PPP Riau, Ahad (13/7/2025), Ikbal Sayuti didampingi Sekretaris Wilayah Dedi Putra serta jajaran pengurus menepis kabar pembatalan SK mereka oleh Mahkamah Partai. Ia menegaskan bahwa surat yang diklaim kubu Afrizal Hidayat sebagai pembatalan SK, hanyalah pendapat hukum (legal opinion), bukan putusan resmi.

“Sampai detik ini, SK kami masih sah dan belum ada pembatalan apa pun. Isu-isu yang dimainkan tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki dasar hukum. Ini adalah penggiringan opini bahwa kami tidak sah,” tegas Ikbal.

Lebih lanjut, Ikbal menyatakan bahwa Mahkamah Partai tidak memiliki wewenang membatalkan SK yang diterbitkan oleh DPP secara kolektif kolegial. Ia menilai, surat dari Mahkamah Partai yang diklaim menjadi dasar pembatalan justru tidak sesuai prosedur, bahkan tidak ditujukan kepada DPP PPP.

“Mereka katakan SK kami dibatalkan oleh MP. Padahal, MP belum bersidang. Itu bukan putusan, melainkan hanya pendapat. Pendapat tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan SK,” tambahnya.

Ikbal juga mengungkap bahwa pihaknya tidak pernah menerima panggilan atau dilibatkan dalam sidang Mahkamah Partai, sehingga menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kubu Afrizal adalah pembodohan publik.

“Kami tidak pernah dipanggil, tidak pernah berperkara, dan tidak ikut sidang apa pun di Mahkamah Partai. Maka dari itu, menyebut SK kami batal adalah bentuk penggiringan opini dan pembodohan publik,” kata Ikbal.

Dalam kesempatan itu, Ikbal juga mengajak seluruh kader dan pengurus PPP Riau untuk bersatu dan menghentikan manuver-manuver yang dapat merusak soliditas partai.

“Kami tegaskan kepada masyarakat, publik, dan kader PPP se-Riau, khususnya pengurus lama yang belum menerima kami, berhentilah bermanuver dan merusak partai. Lakukanlah dengan cara yang baik,” ucapnya.

Ikbal pun menyebut bahwa keabsahan kepengurusan mereka diperkuat dengan kunjungan delapan orang pimpinan harian DPP PPP ke Kantor DPW Riau, termasuk Plt Ketua Umum.

“Kalau memang mereka (kubu Afrizal) sah, tentu DPP datang yang akan menjamu adalah pihak mereka. Kami sah, baik secara de facto maupun de jure,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Wilayah PPP Riau hasil Muswillub, Dedi Putra, juga turut menanggapi kabar pembatalan SK oleh Mahkamah Partai. Ia menyebut bahwa pemahaman yang menyatakan SK itu batal adalah keliru.

“Hari ini, ketika mereka menerima surat dari Mahkamah Partai yang ditujukan ke Majelis, serta-merta mereka menyatakan SK DPP itu batal. Itu keliru. Pak Agus Salim selaku Plt Sekretaris versi Afrizal Hidayat tampaknya tidak memahami secara utuh persoalannya,” tegas Dedi.

Dedi juga menyoroti kekeliruan formil dalam surat Mahkamah Partai yang dijadikan dasar oleh kubu Afrizal. Salah satunya terkait waktu dan pihak yang menandatangani pelaksanaan Muswillub.

“Di dalam surat MP itu disebutkan bahwa Muswillub diselenggarakan oleh DPP dan diteken Wakil Ketua Umum Amir Uskara pada 25 Mei. Itu salah. Yang benar, saya sendiri yang teken sebagai Ketua Panitia Muswillub dari DPW, bersama Rahmad Dona dari DPC, dan itu pada bulan Juni,” ungkapnya.

Dedi menutup dengan penegasan bahwa hingga kini, hanya ada satu SK yang sah, yakni yang diterbitkan oleh DPP PPP untuk kepengurusan DPW Riau hasil Muswillub.

“Yang jelas sekarang, SK-nya cuma satu. SK dari DPP yang wajib diikuti,” pungkas Dedi.

Dengan pernyataan tegas dari kubu Ikbal Sayuti, dinamika internal PPP Riau tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Namun, satu hal yang pasti, pihak Ikbal menyatakan siap menjalankan roda organisasi dan mengajak semua kader kembali bersatu di bawah kepemimpinan yang sah.