BUALBUAL.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Riau secara resmi mengumumkan Surat Keputusan (SK) dan susunan struktur kepengurusan baru hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub), Jumat (4/7/2025).

DPW PPP Riau memastikan, tidak ada dualisme kepengurusan dalam tubuh partai di tingkat provinsi. Kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang dipimpin Ikbal Sayuti.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPW PPP Riau H Ikbal Sayuti, didampingi Sekretaris DPW, Dedi Putra serta para senior dan pengurus partai.

Dedi Putra menjelaskan, penetapan kepengurusan ini dilakukan setelah tim formatur yang terdiri dari unsur DPP, DPW dan DPC sebanyak lima orang diputuskan dalam Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

Mereka adalah Dr H Rusli Efendi SPdi SE MSi (utusan DPP), Dedi Putra (DPW) sebagai Ketua Formatur, Zulkarnain, SH (DPC Kota Pekanbaru) sebagai Sekretaris Formatur, Rahmad Dhona (DPC Bengkalis), dan Edi Mashudi, SPdi, M.Si (DPC Kepulauan Meranti).

Kelima formatur ini melakukan rapat pada tanggal 23 Juni 2025 dan menyepakati susunan kepengurusan DPW PPP hasil Muswilub yang kemudian diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP). 

"Secara resmi, laporan hasil Muswilub dan hasil rapat formatur diterima oleh DPP PPP melalui Bendahara Umum Bapak R Arya Permana Graha dan Ketua DPP Bapak Drs Muhammad Yunus Razak, yang didampingi oleh Ketua DPP Bapak Tgk H Amri Ali, kemudian diregistrasi di Sekretariat DPP PPP," ujarnya.

Pada tanggal 26 Juni 2025, sambung Dedi, DPP menerbitkan Surat Keputusan Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Riau dengan Nomor: 1698/SK/DPP/W/VI/2025 yang mengesahkan Kepengurusan DPW PPP Riau Masa Bakti 2021–2026 Hasil Musyawarah Luar Biasa yang langsung ditandatangani oleh Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono.

"Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka SK DPP Nomor 1550/SK/DPP/W/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Sekretaris DPW PPP Riau beserta lampirannya dinyatakan tidak berlaku," katanya.

Adapun susunan pengurus DPW PPP Riau yang telah di-SK-kan oleh DPP PPP terdiri dari 33 orang Pengurus Harian DPW PPP Riau.

"Ditunjuk sebagai Ketua adalah saudara H. Ikbal Sayuti, yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2024–2029, Ketua Bidang Lazis DPP PPP, Mantan Bendahara Umum DPP GPK, Bendahara Umum PMRI, dan Ketua DPP GPK," katanya.

Sedangkan Sekretaris adalah Dedi Putra, SHI, mantan Anggota DPRD Meranti tiga periode, pernah menjadi Sekretaris DPC PPP Bengkalis, Sekretaris DPC PPP Kepulauan Meranti, dua periode Ketua DPC PPP Meranti, serta Wakil Ketua OKK DPW PPP Riau.

Sementara, untuk posisi Bendahara, diisi oleh Irsyadul Ibad, S.IP, MP, kader yang telah tiga periode menjabat sebagai pengurus DPW PPP Riau, mantan Staf Ahli Fraksi PPP DPRD Riau, dan Sekretaris Umum Al Jamiatul Wasliyah Provinsi Riau.

Selain itu, dalam struktur kepengurusan ini juga terdapat 3 (tiga) Majelis, yakni Majelis Pertimbangan, Majelis Syariah, dan Majelis Pakar, dengan jumlah personalia sebanyak 32 orang. 

"Sebagai ketua Majelis Pertimbangan adalah H. Syofyan Hamzah, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bengkalis dua periode, Wakil Ketua DPRD Riau, tiga kali Ketua DPC Bengkalis, dan dua periode Sekretaris DPW PPP Riau," katanya.

Kemudian, Ketua Majelis Syariah dipegang oleh H Syahrizal LC, yang pernah menjabat dua periode sebagai Anggota DPRD Riau, Ketua Fraksi PPP, dan Bendahara DPW PPP Riau. 

Sementara Ketua Majelis Pakar dijabat oleh Dra Hj T Nazlah Khairati MP, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Ketua DPC PPP Bengkalis, dua periode Anggota DPRD Provinsi Riau, Ketua Fraksi PPP DPRD Riau, dan dua periode Sekretaris DPW PPP Riau.

"Dengan telah diterbitkannya SK ini, maka DPW PPP Riau telah memiliki pengurus definitif dan tidak lagi dipimpin oleh Pelaksana Tugas. DPP melalui Surat Keputusan ini juga akan tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perjalanan organisasi Dewan Pimpinan Wilayah PPP Riau," tegas Dedi.

Sementara itu, Ketua DPW Ikbal Sayuti mengatakan, meski terdapat beberapa dinamika terkait perubahan kepengurusan DPW PPP Riau belakangan ini, hal itu dipandang sebagai bentuk penguatan internal oleh para kader dan pengurus agar DPW PPP Riau terus melakukan konsolidasi ke daerah-daerah.

"Tidak ada kepengurusan lain di PPP Riau selain yang telah ditetapkan oleh DPP PPP, karena SK ini ditandatangani oleh DPP dan diserahkan secara resmi melalui Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Advokasi, H Andi Surya, SH, MH, yang didampingi beberapa Ketua DPP lainnya serta telah teregistrasi secara administrasi di Sekretariat DPP PPP di Jakarta," ujarnya.

Salinan SK dari DPP PPP ini juga telah disampaikan kepada Gubernur Riau, Kapolda Riau, KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol. Dalam waktu dekat, DPW PPP Riau juga akan melakukan silaturahmi sekaligus melaporkan kondisi PPP Riau saat ini secara langsung kepada para pemangku kepentingan.

"Pengurus Harian DPW PPP Riau dalam waktu dekat juga akan mengadakan rapat Pengurus Harian untuk mengagendakan pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang akan menghadirkan Ketua dan Sekretaris DPC se-Riau. Agenda ini dilakukan untuk menyamakan persepsi terhadap kondisi terkini Partai Persatuan Pembangunan, sekaligus menetapkan jadwal pelaksanaan konsolidasi DPW PPP ke DPC-DPC se-Provinsi Riau agar pengurus DPW PPP dapat langsung bertatap muka dengan pengurus di tingkat kabupaten dan kecamatan," paparnya.

Langkah ini diambil untuk mengetahui kondisi riil pengurus PPP se-Riau pasca Pemilu Legislatif dan Pilkada, sehingga berbagai kekurangan di masa lalu dapat dievaluasi dan diperbaiki. 

Dalam jangka pendek, DPW PPP Riau akan melaksanakan dua program kerja penting, yaitu Pelatihan Kepemimpinan Kader Madya untuk pengurus, kader, dan simpatisan, serta Pembekalan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota PPP se-Riau. 

"Tujuan dari kegiatan ini adalah menetapkan pola-pola pendekatan kepada masyarakat, agar PPP kembali dapat menjadi tumpuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan publik sekaligus menanamkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam tubuh partai," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan PPP Riau, Sofyan Hamzah menekankan bahwa sangat wajar jika dalam setiap keputusan politik ada yang menerima, belum menerima, bahkan tidak menerima. 

Namun demikian, partai tidak bisa dibiarkan tanpa pemimpin yang memiliki otoritas penuh untuk menjalankan seluruh urusan kepartaian di Riau. Otoritas itu, tegasnya, hanya dapat diberikan secara sah melalui Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat PPP. 

Sebagai pengurus partai di daerah, kata Sofyan, prinsip yang dipegang adalah taat dan tegas dalam menjalankan perintah dari pimpinan tertinggi partai yang diakui oleh negara. Ketaatan kepada pemimpin adalah hal mutlak yang memang menjadi ajaran agama. 

Karena itu, persatuan hanya bisa terwujud jika semua pihak berpegang pada komando tertinggi di partai. Jika ada keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip pribadi, maka sebaiknya tidak menerima amanah itu. 

Sangat tidak pantas, lanjutnya, apabila seorang pemimpin yang telah diberi amanah kemudian mencerca dan menghina pemimpin yang lebih tinggi yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

"Kita berharap seluruh kader dapat menempatkan loyalitas, etika, dan keutuhan partai di atas segalanya demi masa depan PPP di Riau," katanya.